Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan memperbanyak komunikasi ke seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat agar pembangunan prioritas tetap berjalan.
"Bappeda adalah instansi penyelaras pembangunan. Jangan sampai ada kesan bahwa Bappeda suka mencoret rencana yang sudah dibuat SKPD, makanya kami harus sering berkomunikasi," ujar Kepala Bappeda Kota Samarinda Asli Nuryadin di Samarinda, Selasa.
Setiap SKPD merupakan instansi teknis yang tidak mudah dipahami oleh instansi lain, termasuk tidak mudah dipahami oleh Bappeda sehingga komunikasi yang intensif dengan SKPD harus sering dilakukan supaya antara satu dengan lainnya bisa saling mengerti.
Komunikasi dengan SKPD dilakukan tidak harus dalam bentuk formal, tetapi akan menemui kepala SKPD dengan jajaran kepala bidangnya dalam suasana `coffee morning` atau diskusi kecil dengan waktu kisaran 1-2 jam.
Komunikasi, lanjutnya, tidak harus lama, tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana Bappeda mengetahui tiap masalah yang dialami SKPD dan cara menyikapinya, termasuk SKPD tidak hanya mengirim data ke Bappeda karena data yang dikirim belum tentu bisa dipahami.
Menurutnya, saat ini kondisi keuangan Pemkot Samarinda kurang menggembirakan. Kondisi ini tentu perlu disikapi dengan menyamakan persepsi seluruh jajaran pemkot dengan melakukan penghematan anggaran dan bekerja menyesuaikan kondisi yang ada.
"Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) sudah bersepakat dengan DPRD, namun APBD 2017 Kota Samarinda sekarang masih dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita tunggu saja itu, termasuk nilai APBD Samarinda yang semula sekitar Rp1,7 triliun dan mungkin akan bertambah menjadi Rp2,2 triliun karena adanya bantuan keuangan yang belum masuk," ujarnya.
Dari anggaran yang ada, lanjutnya, fungsi Bappeda dalam pemanfaaatan anggaran adalah sebagai penyelaras dari semua program yang dilaksanakan SKPD, tentunya rencana yang ada harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia tidak ingin instasi yang dipimpinnya dianggap sebagai lembaga yang paling menentukan pembangunan, sehingga Bappeda harus menjadi penyelaras agar pelaksanaan setiap program sesuai dengan rencana kerja dan rencana strategis.
Menurutnya, semua program harus sesuai dengan RPJMD, karena program yang tidak ada tidak sesuai dengan RPJMD) akan dikeluarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga hal ini tentu akan tidak sesuai dengan yang diharapkan SKPD saat menyusun program kerja.
Jadi, lanjutnya, karena ia masih baru duduk sebagai Kepala Bappeda Samarinda, maka untuk saat ini melanjutkan program yang telah dibuat sebelumnya, kemudian melakukan komunikasi optimal dengan semua SKPD agar masing-masing memiliki pandangan yang sama terkait penggunaan anggaran.(*)
