Program PKH di Paser Berlanjut Hingga 2019

Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser, Amiruddin Ahmad mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah itu terus berlanjut hingga 2019.

"PKH terus berlanjut hingga 2019 dan setelah itu akan dilakukan graduasi," kata Amiruddin Ahmad, di Tanah Grogot, Selasa.

Graduasi yang dimaksud, yakni adanya peralihan kategori Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Saat graduasi nanti, kata Amiruddin, akan ada dua kemungkinan yakni, KPM akan keluar dari kategori miskin atau tidak.

"Sedangkan yang masih masuk pada kategori miskin akan mengikuti program transisi selama tiga tahun," ujarnya.

Terkait PKH tersebut tambahnya, Kementerian Sosial secara tegas mengatakan bahwa program tersebut harus bisa menghasilkan peserta yang lulus jauh lebih banyak daripada yang masuk transisi.

"Kemensos mematok angka 90 persen dari KPM-PKH secara nasional yang harus keluar dari garis kemiskinan," ucap Amiruddin.

Sebanyak 2.700 keluarga peserta PKH dari sembilan kecamatan di Kabupaten Paser kata Amiruddin, juga diharapkan bisa mengikuti instruksi dari Kementerian Sosial tersebut.

Saat Kemensos menggelar rapat Koordinasi PKH se-Kaltim di Balikpapan lanjut ia, Kabupaten Paser diharapkan bisa menjadi daerah dengan kelululusan KPM-PKH hingga mencapai sebesar 95 persen.

Upaya menuju ke arah itu (graduasi 95 persen) sudah dilakukan sejak tahun lalu seperti, mengikutkan mereka pada Kelompok Usaha Bersama yang saat ini sudah berjalan untuk sepuluh kelompok di Long Kali.

"Ke depan, kami upayakan agar kegiatan ini hadir di kecamatan lain," jelas Amiruddin.

Untuk mewujudkan hal itu tambahnya, ada dua cara yang bisa dilakukan yakni, meneruskan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Cara kedua, Dinas Sosial bisa mengajak beberapa instansi untuk bisa terlibat membina KPM-PKH," kata Amiruddin.

Ia menyatakan, ada cara lain yang bisa menjadi opsi lain, seperti mengarahkan peserta PKH pada usaha yang mereka inginkan disertai dukungan dari instansi terkait.

"Misalnya, kalau ada KPM yang tertarik untuk beternak, maka akan diarahkan ke Dinas Peternakan, kalau berwiraswasta maka kami harap Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM bisa membina. Begitu juga kalau tertarik untuk kegiatan produktif yang lain," tuturnya.

"Kalau tiga cara ini maksimal, maka kami optimistis KPM-PKH bisa keluar dari kemiskinan sebagaimana target Kemensos," kata Amiruddin.     (*)