Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wakil Ketua DPRD Kalti, Dody Rondonuwu mengharapkan Pemerintah Pusat memberikan perhatian terhadap sejumlah desa yang ada di Kaltim masih tergolong memprihatinkan, seperti yang banyk terjadi di desa-desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Menurut Dody Rondonuwu di Samarinda, Senin,pembangunan di desa-desa tertinggal tersebut perlu komitmen dari seluruh pihak, bukan hanya Pemerintah provinsi semata namun Pemerintah Pusat juga harus ikut dilibatkan.
"Persoalan ini sudah pernah kami bawa ke Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Upaya ini kita ambil agar tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat lebih peka terhadap desa-desa yang masih terisolasi karena pembangunan infrastrukturnya belum maksimal," terang Dody.
Selain itu, Ia menambahkan untuk menambah minat masyarakat berkunjung ke Kubar, pemerintah setempat harus membuat terobosan baru dengan cara membuka ruang.
"Agar semakin ramai dikunjungi, Pemkab Kubar perlu membuka akses transmigrasi. Otomatis, jika penduduknya meningkat. Tentu akan menarik perhatian investor, sehingga pembangunan desa secara tidak langsung dapat dilakukan meski itu melalui investor," ujarnya.
Pemerintah setempat menurut Dody, mesti membuat program tepat. Sehingga DPRD Kaltim dapat mengalokasikan anggaran jika program yang ada menunjang pembangunan.
"Tentu akan kami bantu anggarkan di APBD. Tidak mungkin kami di dewan akan membiarkan masyarakat merasakan ketidaknyamanan," sebut dia. Mengingat masih banyaknya desa di Kaltim yang tersebar luas di hampir setiap sudut.
Terlepas dari desa yang ada di Kubar, menurutnya ini penting bagi pembangunan di daerah-daerah, seperti desa-desa tertinggal lainnya di Kaltim.
"Kondisi ini harus segera diatasi. Ketimpangan yang menyolok antardaerah tidak boleh dibiarkan terus terjadi," beber politikus PDIP ini.
Bagi Dody, salah satu kawasan yang penting menjadi sorotan adalah wilayah perbatasan. Minimnya perhatian, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kehidupan perekonomian dinilai sebagai akar masalah yang tidak boleh diabaikan.
Ia mengaku, tak ingin sampai warga perbatasan sampai memutuskan pindah warga negara ke negara tetangga yang berdekatan dengan daerah tempat tinggalnnya. (*)
