Komisi II Kunjungi Pemprov Kaltim Terkait Proyek Pipanisasi

Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kota Bontang mendorong percepatan proyek pekerjaan pipanisasi induk jaringan air bersih senilai Rp4 miliar untuk mengakomodasi keluhan warga di Kelurahan Guntung, Lhoktuan dan Kampung Sidrap.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Sudiyo saat dihubungi Sabtu, mengemukakan inisiatif ini muncul sebagai langkah jemput bola legislatif, karena proyek jaringan pipa induk PDAM itu sangat dibutuhkan warga.

"Sejak lama warga di dua kelurahan sangat membutuhkan distribusi air bersih, makanya kami jemput bola dengan melakukan koordinasi ke Pemprov Kaltim," katanya.

Sudiyo menjelaskan proyek pipanisasi itu sudah diajukan beberapa tahun lalu, namun terus tertunda karena  kurangnya koordinasi Pemkot Bontang dengan pemprov Kaltim.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menambahkan opsi jemput bola dilakukan, karena beberapa pertimbangan, salah satunya adalah wilayah Kampung sidrap hingga saat ini masih berstatus quo dan jika memakai APBD Bontang tentu berpotensi temuan hukum.

"Kami sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kaltim mengenai permasalahan air bersih di kawasan itu. Kami pun menunjukkan DED (detail engineering design) pembangunan jaringan pipa induk itu," jelas Ubayya.

Beberapa waktu lalu, rombongan anggota DPRD Kaltim telah melakukan kunjungan ke Bontang untuk melihat beberapa proyek infrastruktur yang sangat mendesak dikerjakan tahun ini.

"Pada pertemuan saat itu, saya mengusulkan agar DPRD Kaltim bersedia untuk merealisasikan pekerjaan pipa induk di Kampung Sidrap, karena letaknya yang ada di dua wilayah sehingga sangatlah tepat jika pemprov yang menggelontorkan anggarannya," ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi II menjalin komunikasi dengan Dinas PU dan Bappeda Kaltim agar bisa segera mengalokasikan anggaran pekerjaan pipanisasi air bersih di dua kelurahan, termasuk Kampung Sidrap.

"Seandainya bisa menggunakan APBD Bontang tidak perlu ke provinsi. Mengingat Sidrap masuk dalam dua wilayah, maka harus dari provinsi," tambah Ubayya. (Adv/*)