DPRD Kaltim Pertanyakan Dana Pengendalian Banjir

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kekecewaan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dibawah kepemimpinan Taufik Fauzi rupanya tak dapat dibendung lagi. Kekecewaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun yang secara tegas mempertanyakan kemana larinya dana APBD Kaltim senilai Rp 600 miliar untuk program pengendalian banjir di Ibukota Kaltim.

Hal itu disampaikan Andi Harun dalam pertemuan Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum, Kamis (30/7) di Gedung DPRD Kaltim.

Dana yang bagi Andi Harun nilainya sangat luar biasa besarnya itu, dinilai tidak memberikan hasil apa-apa terhadap pengurangan titik banjir di Samarinda. Malah menurutnya dengan dana yang telah dikucurkan melalui proyek tahun jamak atau multiyears contract tersebut kondisi titi banjir di Samarinda justru bertambah, semakin meluas, bahkan durasi banjir justru semakin berlangsung lama.

"Terkesan tidak ada pengaruhnya. Dana itu kan tidak sedikit. Kami minta penjelasannya kenapa sampai sekarang masih seperti itu? Terutama daerah Samarinda Utara seperti Sempaja begitu pula daerah jalan Pangeran Antasari. Banjirnya semakin tinggi dan semakin lama surutnya," tegas Andi.

Untuk mendapat penjelasan tersebut, Komisi III meminta dijadwalkan secara khusus membahas permasalah dana penanggulangan banjir. Penjelasan secara teknis diharap Andi Harun bisa disampaikan nantinya oleh Dinas PU.

 Jika memang ada kesalahan teknis maka dimana letak kesalahan tersebut. Tak hanya masalah dana Rp 600 miliar yang tidak maksimal, Andi Harun juga menilai perlunya komunikasi yang aktif dan positif dari Dinas PU sebagai mitra DPRD Kaltim.

"Komunikasi informal dan formal penting dilakukan. Jika ada kesulitan, ada hambatan bisa dikomunikasikan. Oleh karena itu setelah ini perlu dijadwalkan pertemuan membahas masalah dana penanggulangan banjir secara detail," harap Andi.

Senada dengan Andi Harun, Ketua Komisi III Dahri Yasin juga menilai penting jalinan hubungan yang lebih baik antara DPRD Kaltim dengan mitranya. Itu pun juga berlaku bagi mitra komisi yang lain.

"Semata-mata komunikasi yang terjalin dengan baik agar masing-masing bisa saling memberikan masukan terhadap program pembangunan di Kalimantan Timur. Apalagi selama ini Komisi III sudah memberikan perhatian yang cukup untuk mengatasi persoalan banjir di Samarinda," kata Dahri. (adv/lia/oke)