Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim harus meyakinkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur jalan penghubung antarwilayah di daerah setempat.
Sapto Setyo Pramono yang dihubungi di Samarinda, Kamis, mengatakan upaya meyakinkan pemerintah itu untuk memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait pembangunan akses jalan bebas hambatan atau tol dan jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim.
"Jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara, Jembatan Mahkota II, dan Jembatan Kembar, serta tol Samarinda Balikpapan sudah sangat mendesak untuk segera dirampungkan, mengingat masyarakat Kaltim sangat mendambakan akses ini sejak lama," katanya.
Ia mengatakan menilik kondisi geografis Kaltim yang banyak dilintasi sungai berukuran besar, maka sarana penyeberangan sungai menjadi satu-satunya akses transportasi penghubung masyarakat.
Model transportasi seperti ini tentunya memberikan banyak kerugian, baik waktu, biaya, bahkan keselamatan, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi dengan cara tepat.
"Sinergitas antarpemerintah, baik DPRD, pemerintah provinsi, kabupaten/kota,dan seluruh SKPD terkait perlunya memformulasikan draf pembangunan infrastruktur dengan pendanaan dari pusat," terang Sapto.
Selanjutnya, merujuk ke Kementerian PU guna mencari solusi pendanaan agar pembangunan infrastruktur Kaltim masuk dalam perencanaan APBN.
Ia menambahkan, Kaltim tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Terlebih sumbangsih Kaltim kepada pemerintah pusat dari sumber daya alam sangat besar, sementara dana bagi hasil yang diterima nilainya masih kecil dan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan.
Apalagi, pembangunan infrastruktur jalan diyakini mampu membuka daerah terisolasi, sehingga pemerataan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat.
"Pemprov Kaltim tidak selamanya mampu membangun lantaran biayanya yang begitu besar, butuh dukungan pusat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur ini," jelas Sapto.(*)
