BKKBN Kaltim Mantapkan Program KB Pasca Persalinan

Samarinda (ANTARA Kaltim) – Perwakilan BKKBN Kaltim kembali menggelar pertemuan untuk pemantapan program KB pasca persalinan dan pasca keguguran bagi bidan rumah sakit, klinik bersalin dan SKPD KB kabupaten dan kota se Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara.

“Di Provinsi Kaltim dan Kaltara Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi, namun angka itu diupayakan ditekan seminimal mungkin dengan berbagai upaya dan cara,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Yenrizal Makmur saat memberikan sambutan pada pertemuan di Samarinda,Kamis (26/3).

Menurutnya berdasrkan hasil Sensus Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 , AKI di Kaltim dan Kaltara sebesar 206 per seribu kelahiran hidup, sedangkan AKB sebesar 21 per seribu kelahiran hidup. Sedangkan angka persalinan sekitar 60 ribu ibu pertahun.

Kemudian pada tahun 2015 diprediksi jumlah kehamilan di Provinsi Kaltim dan Kaltara sebanyak 68.442 per tahun. Tingginya angka kehamilan itu menjadi perhatian serius BKKBN terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS) bagaimana setelah pasca persalinan agar mereka menjadi peserta KB.

“Tingginya AKI dan AKB dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran keluarga, sebaiknya menghindari 4 terlalu, yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan,” katanya.

Yenrizal Makmur menjelaskan guna menurunkan AKI dan AKB maka perlu dilakukan upaya terobosan di antaranya memberikan pemantapan program KB pasca persalinan dan keguguran kepada para bidan, sehingga nantinya mereka bisa memberikan pengertian dan menganjak pasiennya untuk ber KB.

Namun diharapkan pasien pasca persalinan dan kegugurabn menggunakan kontrasepsi MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, , karena selama ini masih didominasi penggunaan kontrasepsi jangka pendek yaitu suntik 32,3 persen dan pil 12,8 persen. Sementara poenggunaan kontrasepsi MKJP hanya 5,1 persen.

Ditegaskannya dengan ber KB menggunakan kontrasepsi dapat mencegah kehamilan, sehingga mengurangi resiko kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan, dapat mengatur kehamilan dengan direncanakan.

Yenrizal Makmur meminta disetiap desa dan kelurahan ada fasilitas kesehatan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) memriksakan kehamilannya. Kemudian kepada para PLKB dan kader dapat memberikan penyuluhan tentang KB dan alat kontrasepsi.

“Jadi penggunaan alat kontrasepsi dapat menyelamatkan kehidupan perempuan dan meningkatkan derajat kesehatan ibu serta mencegah kehamilan yang beresiko,” katanya.(*)