Berau, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, untuk tahun anggaran 2026 masih fokus pada peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, melanjutkan program tahun ini sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
"Ada tujuh prioritas pembangunan yang siap dijalankan di tahun anggaran 2026. Pertama adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan," ujar Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Tanjung Redeb, Berau, Sabtu.
Kedua, untuk peningkatan kondusifitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis. Ketiga, untuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat. Keempat, implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pada pelayanan.
Kelima adalah untuk pemenuhan konektivitas dan infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas. Keenam, untuk peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah. Ketujuh, pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih.
Semua prioritas pembangunan 2026 tersebut sudah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRD Berau, Jumat (15/8) kemarin, yakni keduanya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
KUA-PPAS tahun 2026 secara garis besar berisi tentang pendapatan Kabupaten Berau senilai Rp4,1 triliun, sedangkan belanja daerah total sebesar Rp4,7 triliun, dan untuk pembiayaan ditetapkan senilai Rp581 miliar.
"Arah kebijakan yang akan dijalankan ini sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Pemkab Berau selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun program dan kegiatan yang sifatnya prioritas," kata Sri.
Kebijakan dengan tujuh prioritas ini, lanjutnya, merupakan bagian dari semangat dalam membangun daerah, yakni pembangunan yang merupakan manifestasi dari kesungguhan dalam membuat daerah lebih maju dan upaya menyejahterakan masyarakat.
Pembangunan yang dilandasi dengan semangat, kata dia, maka akan melahirkan semangat pula dalam memacu dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan, guna peningkatan kebutuhan masyarakat, karena semakin tinggi pendapatan daerah, maka makin banyak program yang dijalankan ke masyarakat.
"Memang kita sadari masih banyak kekurangan dalam pembangunan, namun semuanya itu akan terus dilakukan pembenahan agar lebih, kemudian dilakukan evaluasi lagi untuk perbaikan lagi agar sempurna," ujarnya.
