Samarinda (ANTARA) -
“Kaltim saat ini menjadi pusat perhatian nasional karena pemindahan ibu kota negara. Meskipun Presiden Jokowi belum menandatangani Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota, posisi Kaltim sangat strategis sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujarnya di Samarinda, Kamis.
Jauchar menyatakan bahwa Pilkada Kaltim kali ini sangat menarik dan penuh tantangan, terutama dalam konteks kampanye pasangan calon, sehingga ia menekankan pentingnya posisi strategis Kaltim sebagai calon pusat pemerintahan baru Indonesia.
Menurut dia, Pilkada Kaltim memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan Pemilu 2024, yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan calon anggota legislatif (pileg) yang lalu.
“Meskipun pilpres dan pileg berjalan dengan beberapa goncangan sosial terkait pilihan masyarakat, namun Pilkada Kaltim kali ini juga tidak lepas dari goncangan-goncangan sosial yang signifikan,” ujarnya.
Ia mengatakan kampanye para paslon akan sangat menarik karena mereka harus menawarkan visi dan misi yang jelas tentang masa depan Kaltim.
“Idealnya, muatan kampanye dari paslon harus berbicara tentang apa yang mereka tawarkan dan bagaimana mereka melihat Kaltim ke depan,” kata Jauchar.
Namun, Jauchar juga mengingatkan adanya sisi gelap dalam kampanye yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang lawan politik.
“Ada ruang bagi pihak anonim untuk menyerang paslon dengan isu-isu yang tidak jelas. Pengawasan dalam konteks kampanye ini menjadi sangat vital agar pendidikan politik yang diharapkan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Jauchar menyoroti pentingnya kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam Kaltim yang besar sebagai salah satu topik utama dalam kampanye.
“Kaltim adalah daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan penghasil devisa besar bagi negara. Muatan kampanye dari kandidat tidak bisa lepas dari isu ini. Mereka harus menjelaskan bagaimana mereka akan mengelola Kaltim ke depan,” ujarnya.
Jauchar juga mengingatkan bahwa materi kampanye yang beredar di media sosial dan media online harus diawasi dengan ketat. Kampanye terbuka yang sifatnya pengarahan massa mungkin lebih mudah dikontrol, tetapi yang dikhawatirkan adalah pergeseran-pergeseran yang bisa terjadi di masyarakat atau publik.
"Diskusi dan debat yang ideal tentang program-program paslon bisa saja dipelintir atau dimaknai sesuai dengan kepentingan pihak tertentu,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol terhadap materi kampanye agar tidak melanggar aturan dan tetap sesuai dengan kondisi yang seharusnya terjadi dalam kampanye Pilkada.
“Pengawasan yang ketat diperlukan agar kampanye berjalan dengan baik dan pendidikan politik kepada masyarakat bisa tercapai,” pungkas Jauchar.
