BNPB kaji sistem peringatan dini bencana di IKN

Balikpapan (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah mengkaji sistem peringatan dini bencana untuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dalam penanganan bencana secara keseluruhan, hal paling utama adalah pencegahan," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto, di Balikpapan, Sabtu.

Suharyanto menyebutkan hal perlu diwaspadai adalah kebakaran hutan meskipun secara kasus, lokasi berada di Kalimantan Selatan dan provinsi lain di Kalimantan.

"Saat ini, potensi rawan bencana adalah hidrologi basah mengingat curah hujan di Kaltim tinggi," ujarnya.

Bencana hidrologi basah itu, lanjutnya, seperti banjir dan tanah longsor. BNPB pun mengerahkan sejumlah peralatan untuk menanggulangi bencana hidrologi basah, yang diserahkan saat rapat koordinasi pada Jumat di Balikpapan.

Suharyanto mengatakan bencana seperti gempa bumi juga perlu diwaspadai di Kaltim walaupun provinsi itu relatif tidak ada gunung berapi.

Baca juga: BNPB, Pemprov dan OIKN gelar rakor antisipasi bencana alam

"Di Cianjur misalnya, tidak ada sesar tapi tiba-tiba di tengah kota gempa bermagnitudo 5,6 dengan patahan baru sampai delapan kilometer di Kampung Cugenang," ujarnya.

Suharyanto juga menyempatkan untuk menyambangi Ibu Kota Nusantara di sela-sela rapat koordinasi di Balikpapan.

Di IKN, Suharyanto meninjau lahan untuk pembangunan kantor BNPB agar penanganan cepat dilakukan bila terjadi bencana di IKN, maupun di wilayah sekitarnya.

"Lahannya sudah ada, kami mendapat rejeki karena pemandangan dari lokasi itu bagus. Mudah-mudahan bisa segera kami bangun dan penanganan bencana di seluruh Indonesia bisa dilaksanakan dari sini sebagai pusat kegiatan,” tuturnya.

Dalam kunjungannya selama dua hari di Kaltim, Suharyanto juga menyerahkan buku kajian risiko bencana di IKN kepada Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Otorita IKN Myrna Asnawti Safitri. 

Myrna menyampaikan sistem peringatan dini yang disampaikan BNPB masih tahap awal.

"Itu karena keterbatasan sumber daya. Kami juga harus menyusun skala prioritas. Saat ini, kami masih menggunakan data dari kementerian dan lembaga yang ada," kata Myrna.

Baca juga: BNPB, Pemprov dan OIKN gelar rakor antisipasi bencana alam