Pj Gubernur apresiasi 338 hektare lahan tambang untuk pertanian

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pangan untuk Penghijauan (BPPUP) Kaltim yang telah merealisasikan 338 hektare lahan di kawasan pertambangan untuk kegiatan pertanian dan penghijauan.

"Saya mengapresiasi program BPPUP ini. Asalkan, ada laporan akuntabilitas dan transparan dari 336 hektare yang dilaporkan pengelolaannya. Niatnya sudah bagus. Jangan sampai tidak ada laporannya,” kata Akmal Malik di Samarinda, Sabtu.

Akmal mengingatkan dalam laporan kegiatan perlu akuntabilitas dan transparansi, Artinya, ada data dan fakta yang dilakukan BPPUP Kaltim, kemudian disampaikan ke Pemprov Kaltim maupun ke publik.

"Misal, bagaimana perencanaan awalnya. Kemudian, prosesnya seperti apa dan yang dikelola itu sudah jadi apa," jelas Akmal Malik,

Proses ini, diperlukan agar menjaga nama baik BPPUP maupun Biro Adbang Setprov Kaltim sebagai penanggungjawab keberadaan badan tersebut. Sehingga, dapat diketahui bagaimana kinerja badan tersebut. Artinya, laporan yang disampaikan jangan hanya gambar-gambar biasa saja.

Ada 336 hektar yang telah terealisasi. Maka, sejumlah tersebut mana yang sudah sukses pelaksanaannya. Sehingga, ini akan menjadi pertanggungjawaban badan pengelola kepada perusahaan maupun pemerintah. Karena, pengelolaan program ini dilaksanakan dengan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

“Yang jelas, program ini sangat bagus dan kita dukung. Terpenting, yang perlu diperkuat adalah membangun akuntabilitas,” pesannya.

Kepala Biro Adbang Setprov Kaltim Irhamsyah menjelaskan, badan pengelola ini terbentuk berdasarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Terutama dilakukan masyarakat di luar lahan eks tambang batu bara.

"Pengelolaan lahan ini berproses sejak 2022-2023 dan kini sedang proses pada 2024. Luasan yang sudah dikelola 336 hektar. Yang jelas, lahan itu di luar eks tambang. Makanya, setiap lahan ada jumlahnya 3 hingga 4 hektar. Jadi, dalam pengelolaan itu, didukung CSR perusahaan dan pemerintah," jelasnya.

"Selanjutnya, jika pada tahun keempat pengelolaan itu dan berhasil. Kemudian, diserahkan kepada masyarakat," sambungnya.

Selanjutnya, komoditi apa saja yang ditanam, yaitu komoditi-komoditi yang bernilai tambah. Contohnya, buah-buahan. Mulai sukun, lengkeng, cokelat hingga jeruk nipis. Yang jelas, memberikan manfaat bagi masyarakat.