Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, melakukan evaluasi pemilih di daerah terdekat dengan Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia sebagai persiapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah yang dikenal dengan sebutan Benua Etam itu.
Sebelum melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, menurut Ketua KPU Kalimantan Timur (Kaltim) Fahmi Idris di Penajam, Jumat, terlebih dahulu melakukan evaluasi pemilih terutama di daerah terdekat Kota Nusantara.
"Kami lakukan evaluasi pemilih di daerah terdekat Kota Nusantara dan terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu," tambahnya.
Daerah tersebut yaitu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Evaluasi pemilih untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam fasilitasi hak pilih pemilih, jelas dia, terutama di daerah terdekat Kota Nusantara dan yang berada di kawasan ibu kota negara baru Indonesia itu.
Evaluasi pemilih tersebut melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, serta lembaga terkait lainnya.
KPU kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak terkait lainnya diharapkan saling bekerja sama agar tercipta data pemilih yang valid dan mutakhir.
"Kami minta KPU kabupaten dan kota untuk lebih serius dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih," ujarnya.
Pilkada Kaltim.2024, ditargetkan menjadi pesta demokrasi yang inklusif dan meriah, serta mencerminkan aspirasi seluruh warga di daerah berjuluk Benua Etam itu.
Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kalimantan Timur, yakni pemilihan presiden wakil presiden mencapai 79,82 persen, pemilihan anggota DPR RI 79,18 persen, pemilihan anggota DPD RI 79,18 persen, sedangkan pemilihan anggota DPRD provinsi mencapai 79 persen.
"Angka-angka itu jadi tolok ukur untuk tingkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2024, untuk itu kami ajak akademisi, media massa hingga tokoh masyarakat untuk sebarkan informasi tentang pilkada," demikian Fahmi Idris.
