Rencana Pembentukan Kelembagaan KB di Provinsi Kaltara

Bulungan (ANTARA Kaltim) -  Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim melakukan penjajakan dalam rangka rencana pembentukan kelembagaan Kependudukan  dan Keluarga Berencana (KKB) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan pemekaran dari  Provinsi Kaltim

“Karena Provinsi Kaltara merupakan provinsi baru maka perlu pembentukan kelembagaan  Kependudukan dan KB untuk memenuhi kebutuhan   masyarakat ber KB,” kata  Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Yanrizal Makmur , saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Provinsi Kaltara, Rabu (3/7).

Ia mengatakan, bentuk kelembagaan  tersebut  apakah perlu dibentuk   Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltara atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD).. Guna  menentukan  kelembagaan KB maka diperlukan  kajian akademis.

BKKBN Kaltim  dalam hal ini bekerjasama dengan tim pengkaji dari  perguruan tinggi Universitas Mulawarman (Unmul). Hasilnya  nanti akan disampaikan kepada  BKKBN pusat dan pemerintah Provinsi Kaltara sebagai rekomendasi untuk menentukan bentuk kelembagaan KB di Provinsi Kaltara.

Yenrizal menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai daerah baru, maka sudah tentu  mengalami keterbatasan tenaga, sumber daya manusia (SDM) serta tingkat pelayanan, sehingga perlu mendapat perhatian serius baik dari  pemerintah Provinsi Kaltara, BKKBN Kaltim maupun BKKBN pusat.
Misalnya pemerintah provinsi Kaltara menyiapkan tenaga  penyuluh lapangan dan tenaga medis,  BKKBN Provinsi Kaltim siap melatih guna meningkatkan keterampilan dan SDM serta BKKBN pusat membantu peralatan kontrasepsi dan anggaran,

Dikemukakannya bahwa  semua saling bersinergi,karena program KB bukan hanya malasalah kontrasepsi tetapi juga memberikan pengetahuan kepada para remaja  agar terhindar dari pergaulan seks bebas, narkoba dan tertular HIV/AIDS.

Kemudian  bagaimana meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan , kesejahteraan keluarga,   menekan angka kematian ibu dan anak, menekan laju pertumbuhan penduduk serta menciptakan penduduk tumbuh seimbang.

“Jika penduduk terlalu banyak dan  SDM nya tidak  berkualitas maka akan menjadi beban dalam pembangunan,   menimbulkan gejolak sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, serta meningkatnya  kriminalitas,” kata Yenrizal.

Sementara itu Asisten II Provinsi Kaltara, Syaiful Herman menanggapi adanya rencana pembentukan kelembagaan KB di Provinsi Kaltara,sependapat karena provinsi Kaltara daerah yang baru sangat membutuhkan  lembaga-lembaga tehnis.

Menurutnya  meskipun di Provinsi Kaltara penduduknya masih jarang, tapi program KB sangat diperlukan, sebab  program KB bukan melarang orang untuk memiliki anak, tetapi mengatur jarak kelahiran anak,   supaya  keluarga bisa tertata dengan baik. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan  kasih sayang dari orang tua.

Syaiful  menegaskan jika sudah terbentuk kelembagaan KB apapun bentuknya , pemerintah Provinsi Kaltara harus  memberikan dukungan  penyediaan tenaga lapangan, ,medis,  anggaran dan setiap Puskesmas memiliki tenaga dokter.

“Harapan saya  dengan  terbentuknya kelembagaan KB  dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak ,  menurunkan angka kelahiran serta peningkatan kesejahterean keluarga,”ujarnya (*)