Pj Gubernur minta TPID jaga inflasi tidak munculkan persoalan

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik meminta kepada seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo agar menjaga tingkat inflasi secara terukur, sehingga tidak memunculkan persoalan di daerah.

Akmal Malik di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa inflasi merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan tidak parsial yang menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebijakan yang selalu berubah.

Ia mengatakan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kaltim pada Februari 2023 lalu terjadi inflasi (yoy) sebesar 3,28 persen.

“Dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,92,” kata Akmal Malik pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur 2024.

Pertemuan tersebut dilaksanakan Pemprov Kaltim bersama Bank Indonesia di Samarinda dengan dipandu Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad.

Kegiatan menghadirkan nara sumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto, Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim Yusniar Juliana, serta Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Siti Farisyah Yana.

Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.

Terutama upaya menjaga pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan pokok strategis lainnya selama Ramadhan serta menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Kami berterima kasih dan apresiasi kepada TPID kabupaten dan kota, Satgas Pangan, Perum Bulog dan PT Pertamina serta seluruh distributor pangan yang secara aktif telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim,” kata Akmal Malik.

Menurut Akmal, pertemuan yang dilaksanakan dalam suasana puasa Ramadhan ini sangat penting guna memperkuat koordinasi antar daerah dan lintas sektor dalam pengendalian inflasi.

“Kita semua telah berkomitmen menjaga stabilitas dan pasokan pangan maupun harga yang memadai di masyarakat,” tegasnya.

Dari sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, diakui Akmal, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 4,14 persen dengan IHK sebesar 106,32.

Sedangkan inflasi terendah terjadi di ibu kota provinsi (Kota Samarinda) sekitar 3,04 persen dengan IHK sebesar 105,5.

Akmal menjelaskan inflasi terjadi selama Februari, diantaranya dipicu tiket transportasi cukup tinggi dampak besarnya mobilitas orang dan jasa ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juga adanya acara atau peringatan hari besar keagamaan, kendala distribusi beras dari Pulau Jawa ke Kaltim, sehingga memicu kenaikan harga komoditi pokok ini.

"Kenaikan harga beras menjadi penyumbang inflasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau mencapai 6,95 persen," bebernya.

Diantaranya pembentukan toko penyeimbang Toko Sigap, penyiapan atau ketersediaan Bapokting selama dua bulan ke depan oleh Disperindagkop, juga panen lokal untuk beras oleh Dinas Pangan TPH, meluncurkan Gerakan Pangan Murah, serta perbaikan/optimalisasi infrastruktur dasar pertanian, dan meningkatkan produksi lokal.

"Mari kita mengambil langkah-langkah yang strategis, terukur dan terintegrasi," kata Akmal Malik.