Pemprov Kaltim terapkan transformasi ekonomi untuk efisiensi anggaran

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan transformasi ekonomi sebagai strategi untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

“Transformasi ekonomi jadi kunci kita dalam menghadapi tren transisi energi yang akan terjadi pada masa depan. Kaltim memiliki tiga isu pembangunan yang menjadi perhatian yaitu SDM, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando di Samarinda, Selasa.

Ia mengatakan pada tahun 2030 diprediksi terjadi transisi energi dan Kaltim tak akan lagi bergantung pada penggalian dan pertambangan saja, tapi industri lain. 

Peningkatan APBD Kaltim tahun 2024, kata dia, telah ditetapkan sebesar Rp20,67 triliun, lebih besar Rp3,4 triliun dibanding tahun 2023.

Pemprov Kaltim, lanjutnya, menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Karena itu ke depan pihaknya fokus pada pengembangan kawasan-kawasan industri, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung.

Selain itu pihaknya juga terus fokus pada peningkatan kualitas SDM Kaltim lewat sektor pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan sektor terkait lainnya. Sedangkan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dioptimalkan pada titik yang dapat mengakselerasi roda perekonomian.

“Kemudian untuk masalah infrastruktur kita harapkan anggaran yang ada kita investasikan ke infrastruktur yang bisa menggerakkan roda ekonomi. Misal membangun jalan ke pusat kawasan-kawasan industri, agar segera terealisasi akselerasi pembangunan yang kita harapkan” ucapnya.

Ia mengatakan transformasi ekonomi juga diarahkan pada pada pengembangan infrastruktur teknologi, energi terbarukan, dan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, termasuk investasi pelatihan tenaga kerja untuk memastikan masyarakat lokal dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tersebut.

Untuk itu Pemprov Kaltim terus berupaya mengadaptasi kebijakan agar sesuai dengan perubahan dalam struktur ekonomi. "Pengelolaan APBD yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di era transformasi ekonomi," ujarnya.