Kalimantan Timur (ANTARA) - Sejumlah informasi seputar Kalimantan Timur (Kaltim) ditayangkan Kantor Berita ANTARA Biro Kaltim pada Minggu (16/7), mulai dari Pemerintah Provinsi dan TNI melakukan normalisasi sungai di Bontang, hingga Pemprov memperbaiki 300 rumah tidak layak huni di Kabupaten Kutai Timur.
Beginilah rangkuman informasi seputar Kaltim kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali.
1. Normalisasi sungai di Bontang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan normalisasi sungai di Bontang guna mengantisipasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir Kota Bontang.
Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran Rp4 miliar untuk normalisasi sungai dengan estimasi panjang sungai yang dinormalisasi mencapai tiga kilometer.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
2. Opsi penundaan pilkada serentak jadi masukan pemerintah
Pengamat Politik Universitas Mulawarman Samarinda Mohammad Taufik menyatakan opsi penundaan pilkada serentak yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Keputusan untuk melakukan pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun yang sama pada 2024 merupakan wewenang KPU RI terkait kesiapan dan jadwal pelaksanaannya. Sedangkan masalah keamanan menjadi tanggung jawab Polri.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
3. Atlet Karate berprestasi di Piala Menpora
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan pencapaian atlet karate Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kaltim sebagai peraih posisi kedua pada gelaran Piala Menpora 3 tahun 2023 yang digelar di GOR Padjajaran Bandung.
"Itu membanggakan. Atlet karate Kaltim bisa berprestasi di tingkat nasional," ucap Seno di Samarinda, Minggu.
Tim FORKI Kaltim berhasil mengumpulkan sembilan emas, satu perak, dua perunggu sehingga meraih Juara Umum II Piala Menpora RI Cup 3 tahun 2023.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
4. Suku Balik Sepaku menanti pengakuan
"Kami ingin pengakuan," demikian Kepala Adat Suku Balik Kalimantan Timur, Sibukdin, saat mengisi seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. Suku adat di kawasan IKN yang belum mendapat pengakuan hukum secara sah, terutama soal hak-hak mereka terkait tanah.
Jauh sebelum Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara disebut Presiden Jokowi sebagai calon lokasi IKN Nusantara, masyarakat adat Balik sudah lelah menanti pengakuan karena wilayah mereka terdampak kerusakan ekologi dari perusahaan Hutan Tanaman Industri dan pertambangan batu bara, kemudian tanaman industri kelapa sawit.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
5. Perbaiki 300 rumah tidak layak huni
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan rehabilitasi 300 rumah tidak layak huni di Kabupaten Kutai Timur dalam program pembangunan tahun anggaran 2023.
Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kutai Timur sudah dilakukan sejak tahun 2020, diantaranya dilakukan di Sungai Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan sebanyak 60 unit.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
Kaltim kemarin, normalisasi sungai hingga 300 rumah layak huni
Senin, 17 Juli 2023 5:23 WIB
Pasangan suami istri masyarakat adat Suku Balik, yakni Medan dan Rawan saat berada di kebun yang berada di kawasan inti IKN Indonesia baru bernama Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. (ANTARA/Nyaman Bagus Purwa)
