Samarinda (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pentingnya sinergi yang baik antar lembaga pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota dalam penerapan Kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Jangan sampai pemerintah sudah membuat kebijakan namun prakteknya tidak berjalan baik di lapangan, dan begitu juga sebaliknya, ada keluhan di tingkat bawah namun tidak pernah tersampaikan ke pusat," kata Hetifah pada Lokakarya Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Samarinda, Selasa.
Pada kegiatan yang dihadiri oleh puluhan guru di Kota Samarinda itu, Hetifah mengharapkan para guru untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan saat penerapan Kurikulum Merdeka, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dukungan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki pemerintah.
"Kendala seperti inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk segera dicarikan solusi, sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan secara maksimal di semua sekolah," ujarnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Zulfikri menjelaskan Kurikulum Merdeka adalah kurikulum untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini, dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa.
Prinsip tersebut, lanjutnya, dimulai dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik, sehingga para peserta didik juga memiliki ruang yang seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi.
“Kurikulum Merdeka dirancang dalam segala situasi, karena yang menjadi target kita bukanlah sarana dan prasarana atau urusan administrasi, seperti kelengkapan dokumen maupun kepatuhan administrasi. Kita berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan kualitas komunikasi, dan hubungan interaksi antara peserta didik tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat di lingkungan sekolah,” imbuh Zulfikri.
Dalam Kurikulum Merdeka, kata dia, setiap peserta didik diibaratkan seperti benih dan tenaga pendidik sebagai petani, serta sekolah sebagai tempat persemaian. Untuk itu, pemerintah bertugas menyiapkan lahan atau habitat yang sesuai perkembangan anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya.
“Melalui Kurikulum Merdeka, setiap anak akan menunjukkan potensi sehingga mendapatkan manfaat dan merasakan bahwa sekolah itu adalah membahagiakan. Dari situ anak bisa menikmati dan akhirnya mencintai belajar, sehingga akan tumbuh semangat belajar," tutur Zulfikri.
Zulkifli mengakui penerapan Kurikulum Merdeka masih ada kendala, khususnya terkait pola pikir lama yang menganggap kurikulum adalah segala-galanya. Padahal hadirnya kurikulum tersebut karena adanya anak atau siswa yang perlu mendapatkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan kurikulum merdeka telah diterapkan hampir seratus persen di seluruh SMP di Kota Samarinda, sedangkan untuk jenjang SD sekitar 90 persen.
"Kalau untuk SD masih ada sejumlah kendala, khususnya di tenaga pendidik, terutama yang sudah menjelang pensiun. Tapi kami terus berusaha untuk memaksimalkan program belajar kurikulum merdeka tersebut hingga 100 persen," kata Asli.
Asli Nuryadin menilai Kurikulum Merdeka ini merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk memberikan materi pendidikan kepada anak atau para siswa, karena proses belajar berlangsung dalam nuansa yang santai, anak tidak tegang, sehingga sangat memungkinkan anak bisa menyerap pelajaran yang disampaikan para guru.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR ingatkan sinergi penting pada penerapan Kurikulum Merdeka
