Samarinda (ANTARA Kaltim) – Waktu liburan Natal serta tahun Baru banyak sekali dimanfaatkan bagi para pegawai negri maupun swasta serta anak – anak sekolah yang sedang menjalani liburan semester untuk pergi berlibur ke luar daerah.
Sangat miris rasanya, melihat bandara Sepinggan Balikpapan dipenuhi oleh masyarakat Kaltim yang ingin berlibur ke luar dari Kaltim, dengan tujuan Jakarta, Bandung dan Bali. Namun sangat sedikit masyarakat luar Kaltim yang berlibur ke Kaltim itu sendiri. Kondisi itu dilontarkan oleh Anggota komisi IV DPRD Kaltim, Sudarno, SE.
Menurutnya, kepariwisataan Kaltim sangat minim perhatian sehingga membuat masyarakat Kaltim harus berlibur ke Luar Kaltim. “Sangat disayangkan, provinsi Kaltim yang sebenarnya daerahnya kaya akan sumber daya alam dan dapat dijadikan tempat wisata yang eksotis namun sangat minim promosi dari pemerintah daerah.
Contohnya saja seperti Pulau Derawan yangs sangat berpotensi besar menjadi tujuan utama para wisatawan untuk berlibur, namun nyatanya masyarakat Kaltim hingga kini masih lebih memlilih berlibur ke luar daerah,†paparnya.
Kejadian seperti itu terus terjadi dan biarkan oleh pemerintah. Sulit dan mahalnyanya akses ke Pulau Derawan membuat kalangan tertentu saja yang meluangkan waktunya untuk bersinggah ke Pulau Derawan.
“Selain akses transportasi yang bisa dibilang lumayan sulit dan juga mahal untuk berkunjung ke Derawan, kurangnya berbagai acara tertentu yang tidak menarik para wisatawan juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah,†urai politikus PDI-P ini.
Sudarno juga menyanyangkan kawasan desa Pampang yang terletak di Samarinda Seberang yang terkesan monoton padahal dapat menjadi objek wisata menarik. Sarana fasilitas yang terbatas, membuat masyarakat menjadi tidak tertarik untuk mengunjungi desa Pampang sebagai tujuan utama wisata.
“Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan tempat wisata yang ada seperti itu. Belum lagi Pampang sangat mempunyai potensi besar memajukan nama Kaltim di mata dunia,†ucapnya.
Akses jalan menuju desa pampang kerap menyulitkan masyarakat menuju desa tersebut. Menurut Sudarno, apabila pemerintah enggan memelihara potensi wisata yang ada, sebaiknya diserahkan saja pada pihak swasta.
“Anggarannya sudah tersedia, tinggal pengelolaan pemerintah saja yang harus diperhatikan, namun sepertinya apabila dikelola oleh pihak swasta mungkin hasilnya akan terlihat lebih maksimal. Tentu saja keuntungannya dapat di share dengan pemerintah,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/aul/dhi)
