DPRD Kaltim minta Pemprov tekan angka pernikahan dini

Samarinda (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fitri Maisyaroh  meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menekan angka pernikahan dini karena tingginya kasus hamil di luar nikah yang banyak menjerat anak usia remaja saat ini.

“Rata-rata kasus dispensasi pernikahan atau upaya untuk menikah yang belum mencapai batas minimal usia, disebabkan oleh remaja yang hamil di luar nikah, setiap tahun di Kaltim tercatat sebanyak 1000 kasus, lebih memprihatinkan lagi, mereka yang terjaring kasus itu sebagian masih berstatus pelajar,” ujar anggota Komisi IV Fitri Maisyaroh di Samarinda, Kamis.

Dikemukakannya, bebasnya pergaulan remaja saat ini membuat moral generasi muda semakin terdegradasi, dilihat dari tingginya kasus hamil di luar nikah yang banyak menjerat remaja di Indonesia, termasuk di Kaltim.

Lanjutnya, tingginya angka pernikahan usia dini di Kaltim tentu dapat menimbulkan potensi bertambahnya angka stunting di Bumi Etam, padahal Pemprov Kaltim tengah gencar menanggulangi peningkatan angka stunting.

“Penanggulangan stunting selain dengan upaya memenuhi gizi, pemerintah juga perlu mengatasi kasus pernikahan dini. Jadi upaya untuk menurunkan stunting tidak hanya sekadar memenuhi gizi tetapi dilihat kesesuaian,” kata Fitri.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Balikpapan itu berasumsi, salah satu faktor tingginya kasus pernikahan usia dini diakibatkan karena minimnya kedekatan seorang putri dengan ayahnya.

Tambahnya, tentu hal tersebut sesuai hasil riset yang pihaknya pelajari,  dan oleh karena itu, dirinya berpesan kepada setiap orang tua, khususnya ayah supaya dapat lebih memperhatikan putrinya dalam bergaul.

“Kalau dia dekat dengan ayahnya, mendapat kasih sayang, anak perempuannya akan mengukur laki-laki itu dengan ayahnya,” tutup Maisyaroh.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait pencegahan terjadinya pernikahan usia muda di masyarakat mengingat dampak pernikahan tersebut dapat menyebabkan permasalahan sosial yang sangat kompleks.

Ia cukup optimis dengan berbagai program yang dilakukan oleh instansinya, bakal memberikan dampak penurunan angka pernikahan usia remaja di Kaltim.

"Pada tahun 2021 angka pernikahan usia anak berhasil diturunkan. Dari angka 1.159 orang pada tahun 2020, menjadi 1.089 orang pada tahun 2021," jelas dia.

Ia juga menerangkan, di Kaltim angka pernikahan usia anak masih di atas rata-rata nasional,  yakni sebesar 12,4 persen, namun persentase itu, masih di bawah provinsi lain di Provinsi di Pulau Kalimantan. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)