Samarinda (ANTARA) - DPRD Kota Samarinda mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Samarinda melakukan pemusnahan barang razia diantaranya puluhan kostum badut jalanan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain yang menyebut kalau pemusnahan kostum badut akan menimbulkan polemik sosial baru.
"Karena munculnya badut di pinggir jalan itu hanya efek dari orang untuk mencari uang, lapangan kerja tidak ada, dan sekarang kostumnya di musnahkan," jelas Sani, Sabtu (29/10/2022).
Untuk sebab itu, Sani menyarankan agar pemkot setelah melakukan pemusnahan bisa mencarikan solusi pekerjaan lainnya. Karena jika hanya sekadar penertiban tanpa solusi, maka hal tersebut sama saja dengan memperburuk polemik sosial masyarakat untuk mencari nafkah.
"Kalau memang tidak boleh jadi badut, lalu mereka disuruh jadi apa. Kita Boleh memusnahkan barang-barang orang, tetapi harus kita (pemerintah) ganti dong, misalnya difasilitasi menjadi penjual gorengan, UMKM, atau lapangan kerja lain kah," imbuhnya.
Sani menuturkan, Pemkot Samarinda harus kembali melakukan pengkajian ulang terkait sebab-sebab munculnya badut di kota Tepian ini.
"Jadi untuk badut ada tiga hal, dibina, diberikan peluang kerja, dan atau dikasih alternatif mereka ingin bekerja apa. Jangan ada seorang bapak yang mencari nafkah untuk anaknya," pungkasnya. (Advertorial)
