Samarinda (ANTARA Kaltim)- Fraksi PPP DPRD Kaltim melalui juru bicaranya Syaparudin menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) yang pada nota keuangan P-APBD Kaltim 2013 sesuai dengan perhitungan APBD 2012, sebesar Rp 3,199 triliun. Dibandingkan dengan rencana semula pada anggaran murni 2013 sebesar Rp 1,5 triliun, berarti selisih lebih anggaran sebesar Rp 1,69 triliun yang dapat digunakan dalam perubahan APBD 2013.
Tingginya Silpa tersebut menurut Syapar --sapaan akrabnya, terjadi karena banyaknya program yang tidak terlaksana dan pelaksanaannya tidak maksimal.
“Apalagi Fraksi PPP mempertanyakan visi, misi dan program saat saudara gubernur menjabat harus bisa terlaksana sampai akhir jabatannya. Demikian pula dengan RPJMD Kaltim sebagai tolok ukurnya belum berukur apakah benar-benar tercapai atau sebaliknya,†kata Syapar dalam penyampaian PU Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (21/8).
Lemahnya perencanaan atau tidak tepatnya waktu dan tidak tepatnya sasaran, lemahnya birokrasi dalam menjalankan program, kurangnya memperhatikan mutu atau kualitas hasil capaian merupakan faktor-faktor penyebab tingginya Silpa tersebut.
Di satu sisi menjadi penerimaan pembiayan pada tahun berikutnya, tetapi di sisi lain fraksi PPP berpendapat hal tersebut merupakan wujud kegagalan dalam menjalankan politik anggaran dan realisasi anggaran masa sekarang ini.
“Kami meminta kepada Pansus LKPJ lima tahunan masa gubernur saat sekarang ini, dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan. Apakah benar-benar tercapai atau hanya retorika-retorika dalam menciptakan euforia kegembiraan masyarakat,†harap Syapar.
Di tempat yang sama Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menyayangkan 16 paket proyek multiyears contract (MYC) yang diusulkan dan direncanakan Pemprov Kaltim sejak tahun 2009 persentase capaian fisiknya masih jauh dari target yang diharapkan.
Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Siti Qomariah dalam penyampaian PU Fraksi PAN. Padahal Pemprov, menurutnya, telah mencanangkan tahun 2013 ini sebagai tahun pembulatan seluruh mega proyek yang juga bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
“Tentu ini menjadi pertanyaan bagi Fraksi PAN, dukungan anggaran ratusan miliar rupiah dalam setiap tahunnya ternyata tidak berbanding lurus dengan capaian penyelesaian fisik proyek tersebut,†ungkap Siti Qomariah.
Menyinggung permasalahan pembebasan lahan dan perizinan yang tak kunjung selesai sampai tidak adanya sinkronisasi antara pemprov dengan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan paket proyek multiyears tersebut, maka kinerja pemprov dipertanyakan khususnya dalam perencanaan proyek tersebut.
“Jika tidak ingin dianggap gagal segera benahi perencanaan dan intensifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait,†paparnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/lia/dhi/met)
