Sekda harapkan solusi peningkatan IDM di Kaltim

Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi bersama para peserta rakor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim di Balikpapan (Humas Pemprov Kaltim)

Selaraskan program yang bisa diselaraskan. Cari solusi tingkatkan IDM. Semoga IDM Kaltim bisa terus meningkat,

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi mengingatkan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencari solusi bersama meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah setempat.

Riza mengharapkan Provinsi Kaltim bisa menembus peringkat tiga besar bahkan nomor satu nasional dalam IDM.

"Selaraskan program yang bisa diselaraskan. Cari solusi tingkatkan IDM. Semoga IDM Kaltim bisa terus meningkat," kata Riza Indra Riadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Kamis.

Pada kesempatan itu Riza mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor ketika membuka Rakor DPMPD Kaltim 2022, di Swiss-Belhotel Balikpapan.

Riza berpesan peserta rakor agar menyimak cara peningkatan IDM yang akan dipaparkan para narasumber, diantaranya Kepala DPMD Jawa Barat yang secara nasional menduduki peringkat pertama.

Riza sempat berbincang dengan Kepala DPMD Jawa Barat terungkap jika ingin rangking IDM Kaltim ingin meningkat harus mencapai skor 0,5.

Kini, kondisinya skoring IDM Kaltim masih pada posisi 0,6. Sehingga masih harus ditingkatkan 0,1 poin.

Meski demikian peringkat Kaltim sudah cukup baik yakni meningkat dari peringkat 9 nasional menjadi peringkat 6 nasional.

"Semoga bisa menjadi minimal peringkat dua nasional. Niatkan ibadah, bekerja optimal untuk bereskan masalah di desa capai IDM," pesannya.

Pada kesempatan itu, Riza menyampaikan kendala yang mungkin dihadapi Kaltim, sehingga peringkat IDM secara nasional belum maksimal dihadapan narasumber dari Kemendagri.

Menurut Riza, sejauh ini kebijakan pusat sering merubah sistem dalam pengadminstrasian keuangan, akibatnya daerah disibukkan masalah administrasi. Sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pembangunan desa.

"Habis energi mengurusi ini. Gaji PNS saja yang sifatnya rutin terlambat gara-gara sistem baru FMIS. Belum lagi untuk hal lain. Ternyata, eh Jawa Barat belum menerapkan, makanya fokus membangun desa," ucapnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya mengutamakan penyelesaian penataan batas desa, sehingga menghindarkan terjadinya konflik antar masyarakat.