Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai perlu adanya pendataan secara terukur untuk memastikan kenaikan angka pengangguran sebagai dampak pandemi COVID-19.
Dia mengatakan harusnya ada inventarisir data perusahaan yang terdampak pandemi dengan tingkat tinggi, sedang atau rendah.
"Dari situ kita bisa menilai berapa angka pengangguran yang ditimbulkan selama pandemi ini, dari situ kita juga bisa menyusun formulanya untuk mengatasi ini," jelas Deni.
Politikus Gerindra tersebut mengemukakan bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau sulit mendapatkan kesempatan kerja pada masa pandemi bisa diarahkan untuk membangun usaha secara mandiri mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Apalagi menurutnya pemerintah kota Samarinda juga memiliki program Pro Bebaya di tingkat RT yang memang diperuntukkan memfasilitasi masyarakat dalam berwirausaha di lingkungan tempat tinggal nya.
"Kita harap UMKM-UMKM baru yang akan timbul, artinya masyarakat membuat peluang dan berinovasi agar tak hanya bergantung kepada perusahaan saja, karena perusahaannya kan terdampak pandemi," terangnya.
Deni berharap melalui program Pemkot Samarinda tahun 2022 yaitu Pro Bebaya yang akan mengalirian dana Rp 100 juta per RT per tahun bisa dimanfaatkan untuk pembinaan UMKM.
"Kita berharapa ada UMKM baru, kalau satu RT menumbuhkan 2 UMKM saja, maka 4000 UMKM akan tumbuh di Samarinda," tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
