Menparekraf kesulitan sinyal saat akses PeduliLindungi di Mangunan

Bantul (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakui kesulitan mendapat sinyal internet saat mengakses aplikasi PeduliLindungi ketika berada di kawasan Desa Wisata Mangunan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu desa wisata terbaik di Indonesia.


"Saya mengalami sendiri, saya pakai PeduliLndungi (sinyal) muter-muter terus tidak habis-habis, sampai panas handphone saya," kata Menparekraf dalam kunjungan kerja di Desa Wisata Kaki Langit Mangunan, Kabupaten Bantul, Minggu sore.

Oleh sebab itu, Menparekraf berharap pemerintah daerah dapat mengatur kawasan wisata yang kesulitan sinyal internet yang dapat menghambat wisatawan dalam proses scan barcode dari aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk kawasan wisata.

Pengaturan tersebut bisa dengan uji coba menunjukkan kartu vaksin dari pengunjung di pintu masuk wisata tanpa harus melalui aplikasi PeduliLindungi, jika kesulitan mendapat jaringan internet.

"Dan saya beri diskresi ke Pak Singgih (Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo) untuk mengatur daerah-daerah yang minim sinyal seperti ini, ujicoba dengan diskresi kartu vaksin, jadi kita tidak akan membuat ribet," kata Sandiaga.

Menparekraf juga mengatakan, sudah langsung bergerak cepat dengan berkomunikasi dengan provider jaringan Telkom, dan akan ditindaklanjuti dengan survei dalam beberapa hari ke depan, salah satunya ke Desa Wisata Mangunan Bantul ini.

"Saya juga koordinasi dengan Kominfo, karena ini adalah destinasi unggulan, salah satu yang menopang destinasi super prioritas. Jadi harus kita berikan prioritas internet yang berkualitas, jadi langsung kita tindaklanjuti," kata Menparekraf.

Sandiaga juga mengharapkan agar pemerintah daerah termasuk DIY meningkatkan kecepatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat, agar dapat menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Tentunya kita harapkan vaksinasi lebih ditingkatkan di Bantul, karena dengan vaksinasi, level PPKM bisa turun menjadi level 2, dan bisa diserahkan kepada Pemda," katanya.