Dorongan itu disampaikan DPRD Kaltim itu disampaikan pada saat melakukan hearing dengan Pemkab Kutai Barat (Kubar).
“Komisi II sedang mencari strategi atau opsi untuk melanjutkan pembangunan kedua jembatan itu,” kata anggota Komisi III Marthinus di Samarinda
saat hearing dengan Pemkab Kutai Barat.
Ia mengatakan opsi yang mungkin dilakukan adalah mendesain ulang jembatan itu tapi tetap distruktur yang sudah ada.
"Pendanaan untuk melanjutkan pembangunan nanti dari APBD Kubar, APBD Kaltim, serta APBN," katanya.
Menurut Marthinus, APBN harusnya ikut mendanai, karena Kubar berbatasan dengan PPU yang notabenenya sebagai calon IKN.
Bahkan Kubar juga strategis dari sisi adat, sosial, dan wisata. DPRD Kaltim siap untuk meneruskan usulan tersebut ke gubernur.
"Kalau Jembatan ATJ itu selesai pembangunannya , maka waktu tempuh ke Kukar (Kota Bangun) bisa 5 jam, lebih cepat dari waktu yang diperlukan saat ini 10 jam,” ungkap politisi dari Fraksi PDIP itu.
Wakil Bupati (Wabup) Kubar, Edyanto Arkan menyampaikan, pembangunan kedua jembatan tersebut diharapkan didanai bersama antara Pemkab Kubar dengan Pemprov Kaltim dan APBN.
“Kemampuan keuangan Pemkab Kubar sangat terbatas, jadi kita ini perlu dibantu oleh Pemprov dan APBN untuk melanjutkan pembangunan kedua jembatan sampai selesai. Kita juga minta bantu Pemprov mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat bantuan juga dari APBN,” ungkap Edyanto.
Menurut Edyanto, meski kedua jembatan belum selesai, tapi Pemkab Kukar sudah mengeluarkan dana sangat besar untuk membiayai di awal pembangunannya.
Apabila tidak dilanjutkan hingga selesai, akan menimbulkan kerugian yang besar pula dan masyarakat tak akan bisa merasakan manfaatnya.
“Berdasarkan hitung-hitungan yang dibuat tahun 2018, Pemkab Kubar masih membutuhkan Rp 243 miliar untuk menyelesaikan pembangunan kedua jembatan itu. Bila dana Rp243 miliar itu bisa ditanggung bersama-sama, memungkinkan pembangunannya bisa terselesaikan,” ungkap Wabup Kubar itu.
