Makmur mengatakan reses merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan secara detail oleh anggota legislatif, sehingga dia berharap para anggota legislatif tidak hanya sekadar menerima laporan.
" Perlu adanya pendampingan dan pertemuan selama anggota DPRD Kaltim berada di daerah pemilihan (dapil) saat melakukan reses," katanya.
Ia menjelaskan bahwa karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah kabupaten dan kota memerlukan bantuan dari pemerintah provinsi.
Sedangkan fakta dilapangan menyebutkan tidak semua keluhan masyarakat dari pemerintah kabupaten dan kota itu tersampaikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dari pemerintah daerah yang mendampingi.
"Kami berharap melalui Gubernur kepada Bupati atau Wali Kota untuk perhatiannya," kata Makmur.
Makmur mengakui keluhan masyarakat jumlahnya sangat banyak dan beragam, namun bisa dipilah menjadi hal yang prioritas untuk diperjuangkan.
"Secara umum, aspirasi dari masyarakat seluruh Kaltim ketika anggota DPRD melakukan reses masih terkait infrastruktur, air bersih, listrik, usaha masyarakat, dan lainnya," pungkasnya.
