"Yang pasti saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan beberapa program seperti pajak kendaraan. Sekarang sudah mengeluarkan kebijakan pemutihan bagi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari luar Kaltim", ujar politisi Golkar ini.
Ia mengaku, hingga belum menerima angka final, besaran PAD. "Sebelum pengesahan APBD 2021, kami akan minta informasinya. Tapi kini sudah bisa lebih realtime dengan teknologi yang ada, artinya data bisa lebih mudah diterima," sebutnya.
Oleh sebab itu, Komisi II dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) atau bearing dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait optimalisasi PAD.
Tak hanya dari sisi anggaran pendapatan. DPRD kata Tio sapaan akrab Nidya Listiono juga mendorong fokus penggunaan anggaran, agar lebih efektif dan proporsional.
"Pemerintah sudah memiliki anggaran, hanya soal penyerapannya saja yang belum mendapat laporan. Beberapa waktu lalu saya juga minta pemerintah segera memberikan laporan penyerapan anggaran," bebernya.
