Samarinda (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud mengaku siap memperjuangkan aapirasi masyarakat terkait tarif jalan tol Balikpapan- Samarinda ( Balsam) yang dinilai terlalu mahal.
Menurut Hasan Mas'ud melalui Panitia Khusus (Pansus) terkait evaluasi pembangunan dan pengelolaan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) itu sangat penting digulirkan, apalagi Pemerintah Daerah (Pemda), tidak dilibatkan dalam menentukan tarif tol.
"Pemprov Kaltim ikut sebagai pemodal pembangunan jalan tol itu sebesar Rp3,4 triliun," ucap Hasan sapaan akrabnya.
Hasan menilai pembangunan jalan tol Balsam juga tampaknya membingungkan. Pasalnya yang dijalankan pelaksanaan pembangunan hanya seksi 2, 3, dan 4, yang diketahui bersumber dari dana APBN murni.
Sedangkan dana Pemda Kaltim terdapat pada seksi 1, mulai kilometer 13 sampai kilometer 38 Balikpapan.
"Kami cuma minta, bahwa mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 38 segera diselesaikan, Supaya Kaltim mendapat penambahan PAD dari situ," tuturnya.
Menurutnya, Jalan tol Balsam jauh berbeda seperti yang ada di pulau Jawa. Jumlah kendaraan melintas yang tidak banyak, jangan sampai menjadi tambah sepi karena tarif yang mahal.
"Jika masyarakat kembali lebih memilih jalan konvensional, malah nanti akhirnya turunkan harga lagi kan percuma," tegasnya
Bahkan Hasan menyebut jalan tol tersebut tidak boleh dikenakan tarif, karena tidak beraspal, bahkan bagi dia jalan tol seperti jalan antar Kota, antar desa, antar kampung yang murni semenisasi.
"Kalau jalan tol itu harusnya pakai aspal, kasih aspal dong jadi rapi kaya tol di pulau Jawa," ungkapnya.
Lanjut Hasan kini pengusulan pembuatan Pansus Tol sudah dilakukan pengajuan penjadwalan kepada Badan Musyawarah (Bamus) oleh komisi III.
