Samarinda (ANTARA) - Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam mendukung program pengurangan emisi karbon berbayar atau Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024 dinilai cukup berhasil dibanding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kaltim.
"Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FCPF Carbon Fund pada beberapa OPD lain di Kaltim, serapan anggaran DPMPD Kaltim dinilai terbaik, " kata Pejabat Pembuat Komitmen FCPF Carbon Fund pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3SEKPI KLHK), Choirul Akhmad saat menyampaikan hasil monev melalui video confrence bersama OPD Kaltim, Selasa (7/4).
Ia mengatakan serapan anggaran DPMPD Kaltim mencapai 99 persen lebih, meskipun tidak dipungkiri serapan anggaran OPD lain juga sudah cukup bagus, karena dukungan OPD Kaltim yang terlibat berkondtribusi menunjukan upaya maksimal. Kekurangan yang terjadi dengan berbagai dinamika permasalahan jadi bahan evaluasi bersama. Khususnya Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dalam merencanakan kegiatan kedepan agar bisa dilaksanakan lebih baik.
“Secara umum terjadi ketidak optimalan perencanaan anggaran. Misalnya rencana yang diundang 100 orang, yang hadir kurang dari target. Ini menunjukkan kurang perencanaan optimal melihat potensi peserta yang hadir. Kekurangan menjadi catatan dan perbaikan sebagai bahan evaluasi kedepan,” sebutnya.
Choirul Akhmad menjelaskan kegiatan FCPF Carbon Fund tahun anggaran 2019 secara keseluruh dikerjakan 2 eselon I KLHK, yakni P3SEKPI dan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim. Khusus P3SEKPSI dengan dana sebesar Rp24 miliar, secara total hanya terealisasi Rp17 miliar.
Sementara Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku dua kegiatan FCPF Carbon Fund 2019 yang menjadi tanggung jawab DPMPD Kaltim semua terlaksana dengan baik. Seperti kegiatan sosialisasi proklim, dari total pagu anggaran Rp848.156.000 dan realisasi Rp844.888.375 atau sebesar 99,61 persen.
Sosialisasi program Kampung Iklim mencakup 7 Kabupaten tersebar di 56 desa dan 4 Kelurahan sasaran. Jumlah peserta yang diundang hadir untuk mengikuti sosialisasi sebanyak 180 orang sampai dengan akhir kegiatan yang bisa hadir sebanyak 179 orang atau 99,44 persen. Peserta terdiri dari unsur kepala desa, BPD, LPM dan dari Kelurahan terdiri dari unsur lurah, kasi pembangunan, dan LPM.
“Tingkat partisipasi peserta dan keingintahuan peserta tentang kebijakan Program Kampung Iklim cukup tinggi. Peserta sangat berharap agar sosialisasi Program Kampung Iklim dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih luas,” katanya.
Lanjut Jauhar peserta bahkan mengaku siap mendukung Program Kampung iklim terkait dengan pelestarian hutan dan karbon yang akan diluncurkan ke desa sasaran melalui program FCPF-Carbon Fund sangat diharapkan warga desa.
"Sedangkan kegiatan monev dari total pagu Rp438.429.600 realisasi Rp384.543.100 atau 87,71 persen," katanya.
Adapun hasilnya pihak Pemerintah Desa, BPD, LPM yang mengetahui tentang program Kampung Iklim masih sangat terbatas, hanya mereka yang pernah diundang untuk mengikuti sosialisasi kegiatan yang berkenaan dengan program Kampung Iklim di desa.
Dikatakan Jauhar lokasi sasaran bagi kebanyakan desa belum menganggarkan tata batas administrasi desa dan RTRW desa. Selain itu lokasi sasaran program Kampung Iklim masih belum jelas oleh karena itu perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
“Desa lokasi sasaran program Kampung iklim pada prinsipnya siap mendukung program FCPF Carbon Fund, mereka berharap sosialisasi program Kampung Iklim dan monev dapat dilanjutkan,”katanya.
