Pemprov Kaltim serahkan bantuan kepada masyarakat miskin Balikpapan

Balikpapan (ANTARA) - Pemprov Kaltim menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kota Balikpapan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama sebanyak 20 kelompok,  dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang atau keluarga penerima manfaat anggaran APBD tahun 2019.


"Hari ini masyarakat Kota Balikpapan telah mendapatkan hak nya sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan ini sebagai komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," kata Gubernur Kaltim, Isran Noor yang diwakili Plt Asisten Pemerintah dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat, di Balikpapan, Senin (11/11).

Ia mengatakan pada prinsipnya program bantuan melalui Dinas Sosial ini digulirkan kepada kelompok usaha bersama atau KUBE dengan tujuan dapat menguatkan setiap individu keluarga. Sebab melalui kelompok dapat bersatu, memadukan kesetiakawanan hingga gotong royongan di tengah-tengah masyarakat.

Kehidupan masyarakat terjadi di wilayah perkotaan dimana terjadi perbedaan satu dengan yang lainnya.  di mana orang hanya mementingkan diri sendiri tidak pernah memikirkan orang yang ada di sekitarnya.  Antar tetangga sekalipun tidak terjadi saling tegur sapa.

Menurutnya kondisi seperti ini perlu diperbaiki agar kehidupan bersosial lebih terjalin. Dengan saling peduli dan silaturahmi  maka akan terjalin kembali semangat gotong royong dan rasa kesetiakawanan satu dengan lainnya.
 
Jauhar berharap dengan adanya bantuan akan terbangun hubungan yang solid dan kuat, sehingga menjadi satu hubungan beberapa keluarga yang utuh. Seperti pepatah mengatakan berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Bantuan barang diberikan kepada setiap KUBE adalah bantuan yang sudah sesuai dengan proposal masing-masing, yakni disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian KUBE seperti sembako, menjahit, nelayan, dan sebagainya.

"Tidak ada paksaan untuk jenis usaha yang dikembangkan. Bantuan diberikan bagi setiap KUBE secara cuma-cuma dengan tidak ada pengembalian dan tidak ada potongan satu persen pun," katanya.

Jauhar menambahkan hanya saja yang mendapatkan bantuan  adalah masyarakat miskin yang sudah masuk dalam data basis data terpadu.