Dirjen Bina Marga tinjau lokasi jembatan Penajam-Balikpapan

Penajam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan kunjungan pemantapan lokasi pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.


Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang saat ditemui, Kamis, mengatakan Direktorat Jenderal Bina akan segara melakukan kunjungan pemantapan lokasi pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor telah menyetujui penetapan lokasi pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan tersebut.

Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan itu diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Dalam dua pekan ke depan Direktorat Bina Marga akan melakukan kunjungan pemantapan lokasi pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan," ungkap Nicko Herlambang.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut ia, juga telah menyerahkan data teknis menyangkut rencana pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan, kepada Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.

"Data-data teknis itu sebagai persiapan proses lelang proyek pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan di Badan Pengaturan Jalan Tol atau BPJT," jelas Nicko Herlambang.

"Kemajuan pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan saat ini memasuki proses tahapan persiapan lelang," jelasnya.

Data-data teknis yang diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan tersebut meliputi kronologis awal perencanaan, desain teknis serta hasil presentasi.

Proyek pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan tersebut tegas Nicko Herlambang, merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan itu menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBBU), jadi bukan proyek pemerintah daerah, dan tidak menggunakan dana dari APBD," ucapnya.