Direktur Perusda Kaltim yaitu PT Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto mengatakan, saat in sudah ada dua investor yang masuk yaitu PT Kilang Kaltim Continental (KKC) yaitu perusahaan minyak asal Kanada yang akan membangun refinery (pengolahan atau penyulingan) minyak dan PT Anugerah bergerak di sektor kelapa sawit.
Menurut dia, KEK MBTK menempati urutan kedua dari delapan kawasan yang menjadi proyek strategis nasional. Kelak perputaran maupun perdagangan di KEK MBTK selama sebulan saja diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun.
"Usulan investor masuk sudah bisa direalisasikan, segera kami akan mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari proses perizinan hingga administrasi," jelasnya.
Dia menambahkan, hingga kini PT MBS sudah menyelesaikan syarat terakit penilaian dari dewan KEK meliputi infrastruktur, kelembagaan, dan administrasi.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto meminta kepada Pemkab Kutim sebelum KEK-MBTK diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 25 Februari 2019 sudah ada investor yang beraktivitas.
Hal itulah yang menjadi landasan utama tim penilai pusat dari kementerian perekonomian mengajak investor yang sudah pasti berinvestasi di KEK MBTK.
"Jika hanya wujud pelabuhan saja terasa kurang, nah jika ada wujud awal mulai proses pembangunan infrastruktur semacam pabrik atau semacam bangunan lainnya itu sangat menarik. Jadi Presiden melihat langsung pertumbuhan perdagangan dan perekonomian di Kutim," katanya.
Untuk itu dia meminta ini dikawal oleh Perusda Kaltim yaitu PT Melati Bhakti Satya (MBS) selaku pemegang kebijakan KEK MBTK.
Enoh dihadapan Bupati Kutim Ismunandar didampingi Wabup Kasmidi dan jajaran undangan OPD Setkab dan pihak stakeholer serta investor menambahkan, selain groundbreaking di KEK MBTK juga perlu ada proyek lain yang bisa diresmikan Presiden contohnya saja ada pabrik semen di Kutim.
"Kami ingin menggali informasi secara bersamaan tidak hanya KEK MBTK, investor yang masuk juga perhatikan Akta Jual Beli (AJB) kepemilikan tanah untuk pemilik baru karena sekarang prosesnya mudah bisa diurus langsung mulai 10 hingga 20 tahun ke depan," tambahnya.
