Samarinda (Antaranews Kaltim) – Program pembangunan Pemerintah Kaltim dalam lima tahun kedepan dinilai sudah mengakomodir pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim), khususnya yang tertuang dalam visi-misi kelima, yakni berdaulat dengan pengeloloaan SDA berkelanjutan.
"Proklim sudah sejalan dengan program Pemprov Kaltim," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Surono saat menjadi narasumber pada dialog interlaktif tentang Proklim di RRI Samarinda, Kamis (1/11).
Ia mengatakan visi misi pembangunan Kaltim 2018-2023 terkait proklim melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah memiliki regulasinya sebagai dasar yang juga telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diakuinya khusus DPMPD Kaltim, sudah melakukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) DPMPD 2018 – 2023. Hal tersebut dimaksudkan agar program kegiatannya selaras dan saling mendukung pelaksanaan program upaya penurunan emisi karbon tersebut.
Surono menjelaskan Proklim sebenarnya sudah ada sejak 2014.Bedanya kala itu hanya dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tapi sekarang dilaksanakan beberapa intansi seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan lainnya termasuk DPMPD Kaltim.
Menurutnya DPMPD Kaltim diberi tanggung jawab melaksanakan 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rencananya akan mulai dilaksanakan mulai 2019 hingga 2030 mendatang berupa program sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepala desa/kampung agar melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.
"Kita dilibatkan karena Proklim sesuai tujuannya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat secara umum agar memahami perubahan iklim dan dampaknya yang berkontribusi dalam pembangunan. Kemudian sebagian besar kegiatan dilaksanakan di pedesaan yang peran pembinaannya oleh DPMPD,"sebutnya.
Pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD , contohnya DPMPD dan DLH. DPMPD lebih pada bertugas penguatan kelembagaan desa sebagai pelaku pembangunan di desa, sedangkan DLH lebih pada pembinaan pelaksanaan kegiatan yang langsung berhubungan adaptasi dan mitigasi.
"Berdasarkan pengalaman dilaksnakan DLH selama 4 tahun terakhir belum menunjukan hasil maksimal. Kalau bersinergis dilaksanakan secara konsisten sesuai sektor masing-masing diharap lebih baik lagi," katanya.
Adapun dialog interaktif di RRI Samarinda tersebut menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Surono, Perwakilan LSM Lingkungan TNC Kaltim, Alfan Subekti, Perwakilan Yayasan Koservasi Katulistiwa, Monica Kusniawati, dan Perwakilan dari Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kaltim, Akbar.(*)
