Jakarta (Antaranews)- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan radikalisme di lingkungan sekolah dapat dicegah melalui penguatan pendidikan karakter (PPK).
"Kunci dalam mencegah radikalisme di lingkungan sekolah adalah PPK. Ada lima nilai utama dari PPK yakni religius, nasionalis, gotong royong, mandiri,dan integritas," ujar Muhadjir usai membuka sarasehan nasional PPK di Jakarta, Kamis.
Melalui nilai-nilai utama yang ada dalam PPK tersebut, siswa belajar saling menghargai dan toleransi antarsesama, serta dapat memahami perbedaan.
Mendikbud meminta seluruh sekolah di Tanah Air menerapkan PPK, karena melalui program tersebut seluruh aspek bisa ditangani dengan baik termasuk manajemen sekolah.
Saat ini, lanjut Muhadjir, sudah ada sekitar 65 persen sekolah yang menerapkan PPK.
"Mengapa belum 100 persen? Salah satu kendalanya adalah tenaga serta para ahlinya. Sehingga penerapannya belum optimal".
Ia menambahkan, instansinya akan melakukan langkah terukur dan sistemik untuk menyelesaikan masalah karakter siswa. Pendidikan karakter bukanlah proses menghafal materi soal ujian tetapi memerlukan pembiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, kesatria, malu berbuat curang, malu berbuat malas, dan sebagainya.
Penerapan PPK di sekolah untuk jenjang SD, sebanyak 70 persen untuk pendidikan karakter dan 30 persen akademis. Kemudian, jenjang pendidikan SMP, proporsi pendidikan karakter sebesar 60 persen dan 40 persen untuk akademis.
"Selama ini di sekolah lebih banyak mengedepankan aspek logis dibandingkan karakter. Untuk itu kita arus-utamakan kembali estetika, etika dan kinestetik melalui PPK ini," imbuh dia.
Kasubdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMA, Suharlan, mengatakan PPK sangat penting dilaksanakan di semua sekolah melalui internalisasi nilai-nilai ada.
"Sarasehan ini diadakan untuk merancang langkah strategis terkait dalam menangkal paham radikal yang ada di sekolah. Salah satunya dapat dilakukan dengan saling memahami perbedaan dan pengertian diantara sesama anak bangsa untuk hidup berdampingan secara damai," kata Suharlan.
Sarasehan itu diikuti sejumlah pemangku kepentingan dari Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta. (*)
