DPRD Mahulu minta kinerja kepala desa diawasi terkait APBKam

Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, meminta dinas terkait mengawasi kinerja para petinggi kampung atau kepala desa, karena banyak petinggi dan pengurus Badan Permusyawaratan Kampung yang hubungannya tidak harmonis akibat tingginya anggaran yang dikucurkan pemerintah.

"Saya melihat besarnya pembiayaan pembangunan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) membuat hubungan antara petinggi dan ketua BPK tidak akur," ujar anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Mahing di Ujoh Bilang, ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu, Kamis.

Sehari sebelumnya saat pertemuan antara DPRD dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Mahing mengatakan bahwa hubungan tidak harmonis ini bisa menyebabkan terhambatnya pembangunan di tingkat kampung, padahal saat ini pembangunan justru diarahkan pada daerah pinggiran.

Untuk itu, DPMK Mahakam Ulu harus memerhatikan kinerja petinggi dan BPK, termasuk berupaya menyelaraskan hubungan mereka menjadi harmonis agar dua lembaga ini bisa selaras membangun kampung, sehingga keinginan Pemkab Mahakam Ulu memajukan kampung bisa terwujud.

Setiap tahun anggaran yang masuk ke kampung sangat besar, yakni pada kisaran Rp2,7 miliar hingga di atas Rp3 miliar per kampung, baik yang bersumber dari APBN berupa dana desa maupun dari APBD kabupaten berupa alokasi dana kampung maupun bantuan keuangan.

"Besarnya anggaran inilah yang disinyalir memicu hubungan dua lembaga tersebut tidak selaras, karena yang satu mungkin merasa iri, sementara yang lain dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran atau tidak melibatkan BPK dalam musyawarah perencanaan pembangunan," paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa penggunaan alokasi dana kampung merupakan tolok ukur dalam pembangunan di struktur pemerintahan paling bawah, sehingga DPMK harus memberikan pembinaan kepada kampung agar perencanaan pembangunannya tepat sasaran.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala DPMK Mahulu S Lawing Nias, sejumlah staf DPMK dan 13 anggota DPRD itu, Mahing juga minta DPMK memberikan pembinaan agar aparatur kampung mampu membuat perencanaan yang matang agar hasil pembangunannya tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat.

Senada dengan Mahing, legislator lainnya Paron Tingang menambahkan, terdapat beberapa kampung yang petinggi dengan pengurus BPK-nya tidak akur dalam praktik penggunaan dana desa maupun alokasi dana kampung.

"Melalui program Gerbangmas, Pemkab Mahulu ingin daerah maju yang dimulai dari kampung. Namun, jika hubungan antara petinggi dan BPK tidak harmonis dalam menggunakan anggaran, maka hal ini jelas akan menghambat pembangunan," kata Tingang. (*)