Samarinda (Antaranews Kaltim) - Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Timur versi Oesman Sapta Odang (OSO) berharap konflik internal partai tersebut di daerah segera berakhir dan tidak sampai menimbulkan perpecahan sesama kader, bahkan hingga ke ranah hukum.
Ketua DPD Partai Hanura Kaltim versi OSO, Surpani, kepada wartawan di Samarinda, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya siap menjalin komunikasi dengan Herwan Susanto selaku Ketua DPD Partai Hanura Kaltim versi munaslub, untuk mencari solusi bersama demi kesuksesan partai menatap Pemilu 2019.
Namun demikian, Surpani menegaskan bahwa jajarannya juga tidak gentar menghadapi gugatan hukum yang dilakukan kubu Herwan Susanto, karena kepengurusan Partai Hanura pimpinan OSO mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.
"Saya mengajak Herwan untuk gabung kembali dengan Hanura yang sah, karena kami anggap Herwan punya jasa besar dalam membesarkan Partai Hanura di Kaltim. Begitu sebaliknya bila proses hukum masih berjalan, kami pun siap menghadapinya," ujarnya.
Kubu Partai Hanura Kaltim pimpinan Herwan Susanto mengajukan gugatan hukum terhadap OSO terkait terbitnya SK penetapan Surpani sebagai Ketua DPD Partai Hanura Kaltim, yang berarti tidak mengakui kepengurusan yang lama.
Surpani menambahkan, saat ini jajarannya lebih berkonsentrasi melaksanakan tugas partai dalam menyiapkan berbagai persyaratan untuk verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kaltim.
"Kami bersyukur dengan persiapan yang sangat mepet bisa melalui tahapan verifikasi faktual KPU Kaltim dengan memenuhi syarat. Ini semua berkat kerja keras dan doa teman-teman Hanura," imbuh Surpani.
Menurut ia, kelolosan Partai Hanura menjalani verifikasi faktual tidak hanya di tingkat provinsi, namun juga tingkat DPC atau kabupaten/kota.
"Sembilan DPC telah melaporkan lolos verifikasi KPU, hanya tinggal DPC Kutai Kartanegara yang belum memberikan laporan. Artinya kalau DPC Kutai Kartanegara juga lolos, maka kami lolos 100 persen di kabupaten/kota," katanya.
Ia mengaku lega dengan bukti faktual kelolosan DPC Partai Hanura di sembilan kabupaten/kota, yang menandakan bahwa kepengurusan di Kaltim masih tetap solid menyongsong Pemilu 2019.
"Ke depan, banyak tantangan yang harus kita hadapi, terutama untuk mewujudkan Partai Hanura berada di peringkat tiga besar Pemilu 2019. Kerja sama kader dan pengurus harus kita bangun demi mewujudkan target tersebut," tegas Surpani. (*)
Surpani berharap konflik Hanura segera berakhir
Kamis, 1 Februari 2018 9:26 WIB