Pemkab Mahulu berharap 50 kampung bisa mandiri

Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) -  Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, berharap sebanyak 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan bisa mandiri sehingga harus dimulai langkah strategis untuk merealisasikan hal itu, di antaranya dengan memanfaatkan anggaran secara tepat dan terencana.

"Untuk bisa memanfaatkan anggaran secara tepat dan terencana, salah satu caranya adalah perlu sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemerintahan kampung agar tidak terjadi dobel anggaran dalam kegiatan yang sama," ujar Asisten I Sekkab Mahakam Ulu Liq Peng di Ujoh Bilang, Kamis.

Ketika membuka rapat sinkronisasi antar OPD di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Mahakam Ulu, ia menjelaskan bahwa perencanaan matang dengan koordinasi OPD dan kampung merupakan suatu keniscayaan.

Hal ini dilakukan agar terjalinnya sinergitas setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan, seperti jika Dinas Pertanian berencana mencetak sawah karena berdasarkan analisis teknis bahwa kawasan tersebut potensial pengembangan sawah, maka masyarakat kampung juga bisa merencanakan kegiatan pendukung.

Kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kampung demi keberhasilan panen padi sawah antara lain, warga bersama aparatur kampung bisa menganggarkan untuk pembangunan lumbung padi, pelatihan penanganan hama, peralatan pertanian, dan kegiatan lainnya yang mampu mendukung penanganan pascapanen.

"Selama ini memang masih kurang koordinasi antara OPD dan pemerintah kampung, sehingga ada kesan jalan sendiri-sendiri dan hasilnya tentu tidak maksimal. Keduanya tidak saling menunjang sebagai akibat OPD merencanakan A, tapi kampung merencanakan B yang tidak saling terkait," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat kampung merupakan ujung tombak dalam subjek dalam tiap kegiatan. Selain itu, kampung juga menjadi sasaran pembangunan karena menjadi yang terdepan, sehingga setiap OPD dan kampung hendaknya saling menyinkronkan perencanaan.

Untuk itu, ia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Mahakam Ulu mampu memfasilitasi antara OPD dan kampung demi terwujudnya kampung yang mandiri dan berdaya saing.

Liq Peng menuturkan bahwa pemerintah kampung memiliki anggaran besar untuk kegiatan pembangunan, karena mendapat dukungan dari APBD berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) dan dukungan dari APBN berupa dana desa, sehingga anggaran tersebut harus disinergikan dengan visi dan misi pemkab.

"Untuk bisa menyinergikan antara perencanaan OPD dan kampung, maka diperlukan fasilitasi matang. Nah, dengan adanya tim Gerbangmas yang ada di DPMPK, tentu kami harap sinergitas dan percepatan pembangunan Mahulu cepat tercapai," ucap Liq Peng. (*)