Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setidaknya terdapat tiga desa di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Tmur, ingin memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP), agar masyarakatnya mampu meningkatkan sumberdaya manusia dari jenjang formal.
"Dari tiga desa yang berdekatan hanya ada satu sekolah yakni SD. Mereka yang lulus SD pada kisaran 40-50 anak per tahun, sehingga generasi di desa kami rata-rata hanya berpendidikan sampai SD," ujar Sekretaris Desa Long Pakaq, Marselinus Uvang Dasa di Samarinda, Kamis.
Hal itu dikatakan Uvang ditemui setelah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kampung yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim. Pelatihan digelar di Swiss Belt Hotel di Samarinda.
Mereka yang lulus SD, lanjut dia, sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan hingga SMP, bahkan SMA, jika perlu sampai perguruan tinggi. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana yang seharusnya disiapkan pemerintah, sehingga mereka harus puas cukup lulus SD.
Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah segera membangun SMP di antara tiga desa tersebut, sehingga masing-masing desa bisa menjangkau SMP yang diinginkan bersama oleh warga setempat.
Menurutnya, di Long Pahangai memang sudah ada SMP, tetapi lokasinya dekat dengan kantor camat sehingga mereka tidak dapat menjangkaunya mengingat jarak tempuh dan akses transportasi yang masih sulit.
"Jarak tempuh dari desa kami ke SMP di Long Pahangai sekitar 4 jam perjalanan air karena jalan darat masih dirintis. Begitu pula jika ingin sekolah di kecamatan terdekat, yakni di Long Apari. Jarak tempuhnya juga sekitar 4 jam. Untuk anak seusia itu, orang tua belum tegah jika harus sekolah dengan perjalanan terlalu jauh," tuturnya.
Apabila pemerintah membangunkan sekolah yang dapat diakses secara mudah bagi tiga desa tersebut, maka dampak ke depannya diakuinya akan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan SDM bagi masyarakat yang lokasinya berbatasan dengan Malaysia tersebut.
"Jika pemerintah sudah membangun SMP, kami bisa mengusahakan untuk sementara waktu memenuhi tenaga guru, karena ada beberapa generasi yang sudah lulus SMA. Tapi tenaga dari desa tentu sifatnya hanya sementara, untuk kelanjutannya tentu harus ada peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru," kata Uvang lagi. (*)