TAPD Kaltim-Banggar Diminta Adil Alokasikan Bantuan Keuangan

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Anggota DPRD Kalimantan Timur Wibowo Handoko meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kaltim bisa berlaku adil dalam memberikan alokasi bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi setempat.

"Tidak lama lagi sudah memasuki pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim 2015, sehingga kepada pemerintah maupun Badan Anggaran (Banggar) agar mampu memberikan alokasi bantuan keuangan yang merata," kata Wibowo pada Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa.

Melihat fakta di lapangan selama beberapa tahun terakhir, kata Wibowo, porsi anggaran hanya fokus ke beberapa daerah tertentu, terutama daerah perkotaan. Sementara di wilayah perdesaan dan perbatasan justru kurang tersentuh alokasi dana bantuan pemerintah.

Ia memahami alasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih memfokuskan bantuan keuangan untuk wilayah perkotaan, karena pertimbangan jumlah penduduk yang lebih banyak, namun wilayah terpencil juga harus tetap mendapat perhatian lebih.

"Perlu regulasi pola penganggaran yang dilakukan TAPD, khususnya wilayah yang jauh dari perkotaan atau pedalaman juga harus diperhatikan," tambahnya.

Wibowo menambahkan bahwa masyarakat desa juga membutuhkan pembangunan di daerahnya, minimal perwujudan infrastruktur yang layak, seperti jalan, pasokan listrik dan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

"Perlu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan, serta didukung dengan pola pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga teknis terkait, sehingga pembangunan yang merata dapat terwujud," paparnya.

Selain itu, lanjut Wibowo, harus tetap diperhatikan formula untuk alokasi anggaran, sehingga pembangunan di Kaltim tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

"Bila keputusan politik tidak dapat dikendalikan maka pembagian anggaran yang berkeadilan akan sulit tercapai. Penggunaan formula anggaran yang tepat, terbukti mendukung pembagian anggaran yang adil, merata untuk semua lapisan masyarakat," tegasnya. (*)