Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merevitalisasi lebih dari 4.860 unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah itu.
Wakil Gubernur Provinsi Kaltim, Seno Aji di Samarinda, Jumat, menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui.
"Fungsi Posyandu harus dimaksimalkan kembali agar manfaatnya besar untuk kesehatan masyarakat, terutama dalam mendeteksi dan mengintervensi kasus stunting sejak dini," ujar Wagub Seno Aji.
Menurut Wagub Seno Aji pengaktifan kembali ribuan Posyandu ini akan memudahkan Pemprov Kaltim dalam bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menegaskan melalui Posyandu, pemetaan indikasi kasus stunting dapat dilakukan dengan lebih akurat, termasuk di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara.
Sedangkan, di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, Pemprov akan memberikan bantuan khusus dan menerjunkan tim ahli.
"Kami siap melakukan intervensi mendalam untuk mengetahui penyebab tingginya angka stunting di daerah tersebut," tegas Wagub Seno Aji.
Sinergi ini, lanjut Wagub juga akan melibatkan peran aktif dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung operasional Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, memaparkan data bahwa dari total 4.860 Posyandu, hanya 2.868 unit yang aktif, sementara 1.922 unit lainnya tidak beroperasi secara optimal.
"Kami siap mengaktifkan kembali seluruh Posyandu ini untuk mendukung penuh upaya pencegahan stunting," kata Jaya Mualimin.
Menurutnya, revitalisasi ini selaras dengan Gerakan Aktifkan Posyandu 2024 yang digagas oleh Kementerian Kesehatan.
Jaya berharap dengan aktifnya Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, tetapi juga pusat edukasi dan konseling gizi bagi orang tua.
