Kutai Kartanegara (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan prioritas pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai strategi untuk menutup jurang kesenjangan pembangunan yang terjadi antarwilayah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, di Kutai Kartanegara, Senin, menegaskan bahwa akar masalah kesenjangan pembangunan terletak pada pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim menyoroti tiga dimensi utama dalam perbaikan IDM.
"Kita fokus pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi,” jelas Dasmiah saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa, yang berlangsung di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan rapat evaluasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Asisten Pemerintahan dan Kesra, DPRD Komisi IV, Bappeda, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kabupaten/kota se-Kaltim, guna menyusun strategi pembangunan desa yang terukur dan efektif.
Dasmiah tidak menampik bahwa banyak desa di Kaltim masih menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah krusial adalah keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, yang menjadi penghambat utama bagi roda perekonomian dan akses layanan publik.
“Masih banyak desa, terutama yang berstatus tertinggal, menghadapi keterbatasan akses jalan dan transportasi. Padahal, jalan merupakan indikator utama yang membuka peluang bagi pembangunan lainnya,” paparnya.
Lebih jauh, Dasmiah menyoroti kesenjangan signifikan dalam layanan pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim secara keseluruhan termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia, ketimpangan yang terjadi antarkabupaten dan kota tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Dasmiah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola data. Penguatan sistem Electronic Data Management (EDM) diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, yang menjadi fondasi bagi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Selain itu, Dasmiah mengingatkan bahwa karakteristik geografis dan ekologis Kaltim yang beragam termasuk kawasan gambut dan wilayah dengan akses terbatas memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan ramah lingkungan
Dasmiah merinci lima tujuan utama dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yakni pemetaan status desa berdasarkan kategori, mulai dari sangat tertinggal hingga mandiri.
Kedua, merumuskan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan hasil evaluasi IDM, ketiga melakukan sinkronisasi data dan sistem informasi desa. Keempat, mewujudkan pembangunan desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta.
“Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Dasmiah.
