Legislator : Pemkot Bontang Harus Berupaya Tingkatkan PAD

Bontang (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Komisi II DPRD Kota Bontang, Arif mengatakan, pemerintah setempat harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) daerah itu.

"Pemerintah Kota Bontang harus mencari cara dalam meningkatkan PAD misalnya, melakukan komunikasi ke para pengusaha restoran dan hotel sebab itu merupakan sektor yang paling potensial untuk meningkatkan PAD," ungkap Arif, Selasa.

Seharusnya kata Arif, Pemkot Bontang dan SKPD lebih peka melihat potensi itusebagai pintu masuk dalam menghasilkan PAD.

Dari hasil studi banding yang dilakukan DPRD Kota Bontang di Kota Bandung, Jawa Barat kata Arif, pemerintah disana melakukan kontrol kepada para pengusaha hotel dan restoran wajib pajak dengan cara menempelkan alat kontrol pada komputer kasir.

"Cara ini dimaksudkan agar dapat memantau pemasukan untuk mengenakan pajak dari usaha restoran dan hotel. Namun, di Bontang sendiri, dinas terkait belum menggarap metode tersebut," kata Arif.

Pemerintah Kota Bontang kata Arif dapat menginvestasikan peralatan penunjang tersebut dengan membeli mesin kasir yang dapat memantau setiap transkasi di rumah makan dan restoran yang ada di daerah itu.

"Mesin itu terkoneksi secara elektronik ke sebuah mesin kontrol di kantor Dispenda sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor itu," ujar Arif.

Upaya memaksimalkan PAD dari sektor pajak rumah makan dan restoran itu dapat dilakukan dengan mendata seluruh rumah makan yang ada di daerah itu, kemudian menyiapkan masing-masing satu mesin kasir kontrol di setiap rumah makan dan restoran.

Langkah itu juga tambah dia akan efektif jika didukung sanksi kepada para pengusaha nakal yang bertransaksi tidak menggunakan masin kasir kontrol tersebut.

"Untuk lebih memaksimalkan, pemkot harus membuat aturan terkait sanksi khusus jika rumah makan melakukan transaksi di luar mesin kasir tersebut," ujar Arif.

Dengan PAD hanya lebih Rp100 miliar tersebut, APBD Kota Bontang menurut Arif praktis hanya mengandalkan dana bagi hasil dari pusat yang nilainya mencapai lebih Rp1 triliun.

"Seharusnya, Pemkot Bontang tidak terlalu berharap banyak dari dana bagi hasil karena masih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat," ungkap Arif.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubaya Bengawan mengatakan, sudah saatnya pemkot mulai mencari jalan untuk mendongkrak PAD.

Selama beberapa tahun terakhir, PAD Kota Bontang tetap bertahan pada angka Rp100 miliar, padahal menurut Ubayya Bengawan masih banyak sektor yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD.

"Kuncinya hanya satu, pemkot berani melakukan investasi yakni haru sberani membeli mesin kasis kontrol untuk setiap rumah makan yang secara jangka panjang tentunya akan berdampak pada peningkatan PAD," ungkap Ubayya Bengawan.    (*)