Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari meresmikan loket Penatausahaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
"Kehadiran loket ini membuat urusan administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara lebih efisien dan nyaman serta memperlancar pembangunan di daerah ini," ungkap Rita Widyasari saat meresmikan loket Penatausahaan Keuangan di badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu.
Keberadaan loket itu kata Rita Widyasari tentunya untuk memberikan pelayanan prima sesuai prosedur, sehingga tidak ada lagi kesan pilih kasih terhadap pengguna layanan penatausahaan keuangan, karena alur pelayanan di loket tersebut sudah jelas dengan nomor antrean dan tahapan-tahapan pelayanan selanjutnya sudah tertata.
Sementara, Kepala BPKAD Kutai Kartanegara Taufan Hidayat mengatakan, hadirnya loket tersebut, merupakan upaya untuk menghadirkan transparasi dan akuntabel dalam pelayanan administrasi keuangan.
Hal tersebut menurut dia, untuk memudahkan proses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembuatan daftar gaji.
Pelayanan sistem loket itu lanjut dia, sudah dimuali sejak 1 Oktober 2014.
Hingga 5 Desember 2014, BPKAD Kutai Kartanegara tambah Taufan Hidayat telah melayani 5.828 berkas yang meliputi SPD, SPP, SPM, SP2D dan kompoter gaji.
Proses pelayanan loket tersebut kata Taufan Hidayat, menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Perbendaharaan (Simpelda) yang memberikan pelayanan lebih cepat dan mudah serta memberikan informasi kepada pengguna layanan terkait alur proses yang dilakukan para petugas loket.
"Sistem itu juga dapat dioperasikan dengan internet, sehingga memudahkan akses bagi pengguna layanan untuk memantau proses pelayanan yang dilakukan," ujarnya.
BPKAD Kutai Kartanegara tambah Taufan Hidayat, juga menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan, yaitu ruang tunggu dilengkapi pendingin udara, ditambah alat pembuat kopi, surat kabar dan akan segera hadir kantin yang dikelola koperasi BPKAD.
"Ini agar pengguna layanan kami merasa nyaman," kata Taufan Hidayat.
Pada peresmian itu pengguna layanan loket juga diberikan kesempatan memberikan komentar, diantaranya Abdul Khair yang merupakan Kepala Desa di Kota Bangun mengatakan, dalam mengurus administrasi keuangan ADD biasanya satu minggu, namun dengan adanya loket tersebut bisa selesai tiga hari.
Sedangkan Kadisbudpar Kutai Kartanegara Sri Wahyuni mengatakan, sebelumnya mengurus SP2D memakan waktu dua sampai tiga hari, tapi dengan adanya loket tersebut lebih singkat menjadi tiga jam.
"Ruang tunggunya nyaman, pelayanannya juga lebih cepat dari sebelumnya dengan sistem yang jelas," ujar Sri Wahyuni. (*)
