DPRD Kutai Timur "blusukan" Ke Pelayanan Publik

Sangatta (ANTARA Kaltim) -  Sebanyak 30 dari 40 anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur "blusukan" ke sejumlam tempat pelayanan publik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Latihan Kerja (BLK) dan PDAM serta pasar induk

"Blusukan para wakil rakyat ke empat lokasi itu sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah (Banmus) pada November 2014," kata Sekretaris DPRD Kutai Timur Arief Yulianto di Sangatta, Rabu.

Ia mengatakan selain sudah diagendakan sebagai kegiatan komisi-komisi dalam rangka melihat langsung kondisi kerja dan berdialog untuk saling memberikan masukan.

Arief mengatakan blusukan para anggota dewan diawali dengan kunjungan ke rumah sakit dan berdialog dengan Dirut dan pejabat di RSUD, karena dinilai menjadi salah satu pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat.

"Banyak hal yang disampaikan dirut dan pejabat RSUD terkait kebutuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mulai masalah anggaran, infrastruktur hingga listrik serta tenaga medis," ujarnya.

Dia mengatakan pada pertemuan dan dialog yang dilaksanakan disalah satu ruangan RSUD tersebut, anggota DPRD justru meminta pemkab dan manajemen untuk meningkatkan status rumah sakit dari type C menjadi type B.

Para anggota DPRD Kutai Timuyr meminta agar rumah sakit milik pemerintah daerah ini naik ke kelas ke tipe B," katanya.

Direktur Umum RSUD Sangatt RSUD dr Bahrani mengatakan rencana meningkatkan status rumah sakit dari tipe C menjadi B memang sudah disulkan, namun harus didukung anggaran yang cukup, sumber daya manusia dan peralatan canggih.

"Kalau statusnya ditingkatkan tentunya harus didukung alat canggih, CT-scan atau computerized tomography scanner dan Hemodialisa (alat cuci darah) serta SDM," ujarnya.

Usai berdialog dengan pihak RSUD, para wakil rakyat ini melanjutkan blusukan ke UPT Balai Latihan Kerja, untuk melihat aktivitas serta berdialog dengan jajaran BLK.

Kepala UPT BLK Kutai Timur Said dalam kesempatan itu memaparkan kekurangan-kekurangan BLK, terutama anggaran yang mengakibatkan sejumlah program tidak dapat dilaksanakan.

"Kendala kami untuk melaksanakan program pelatihan adalah dana. Bapak-bapak anggota dewan mohon kami dibantu supaya program pelatihan berjalan sesuai target," kata Said.

Menurut dia untuk tahun 2015 terpaksa mengurangi volume dan program pelatihan karena anggaran akan dikurangi dari tahun 2014 ini.

"BLK ini cukup diminati, namun kami membatasinya karena kendala dana, karena semua peserta tidak dipungut bayaran," katanya.

Blusukan anggota dewan ini diakhiri di pasar induk Sangatta setelah sebelumnya berkunjung ke PDAM di Kabo Jaya yang mendapat suntikan dana sebagai penyertaan modal sebeser Rp5 miliar lebih.(*)