Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 459 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur mengikuti pengukuran kompetensi menggunakan metode analisis jari potensial (JAPO) untuk memetakan potensi pejabat.
"PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi itu terdiri dari 377 pejabat Eselon IV dan 67 staf golongan III/d dan IV/a. Pengukuran kompetensi dengan JAPO dilaksanakan pada 5-6 November di Gedung Assesment Center Kaltim," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim M Yadi Robyan Noor di Samarinda, Rabu.
Ia mengatakan pengukuran kompetensi dilakukan untuk memetakan potensi pejabat dan untuk memudahkan dalam menemukan potensi individu sebenarnya demi untuk peningkatan kinerja pegawai.
Pengukuran kompetensi, menurut dia, sebagai instrumen untuk membantu merekomendasikan penempatan kerja atau peran sesuai bakat, sehingga dengan pengukuran diharapkan meningkatkan produktivitas.
Hal ini, kata dia, bisa berpengaruh karena dipahaminya tendensi gaya kerja dan bakat keterampilan diri, serta akan mempercepat terbentuknya sinergi melalui pemahaman tipikal kepribadian dan kerja diri sendiri maupun kerja tim.
"Pengukuran kompetensi juga diharapkan mempercepat waktu adaptasi dan belajar dengan memahami modalitas belajar bawaan setiap individu," katanya.
Idealnya, kata Yadi, setiap PNS harus siap ditempatkan di manapun, tetapi dengan pengukuran kompetensi, maka pihaknya bisa mengukur seberapa cepat sesorang beradaptasi terhadap lingkungan kerjanya (learning by doing).
Menurut dia UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengharuskan PNS memiliki kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing untuk menunjang peningkatan kinerja.
Apalagi disadari, katanya, bahwa pengembangan karir dan peningkatan kinerja perlu memperhatikan kualifikasi, kompetensi, prestasi, dan kemampauan akselerasi untuk pembangunan nasional dan daerah.
"Itu sebabnya pengukuran kompetensi diharapkan dapat menuntaskan peta potensi pegawai untuk pejabat struktural lingkup Kaltim. Kondisinya, BKD baru melakukan pengukuran kompetensi Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV sebanyak 911 orang atau masih manyisakan sekitar 400 pejabat yang belum diukur," ujarnya. (*)
