Berau (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan pengembangan perhutanan sosial memerlukan komitmen dan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Kaltim.
"Semua pihak bisa bersama-sama saling mendukung. Artinya, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD saja," kata Akmal Malik ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan tahun 2024 Provinsi Kaltim, di Berau,Rabu 24.
Menurut dia kerja sama penting dibangun.agar pelaksanaan program tidak jalan sendiri-sendiri, seperti pengembangan program Perhutanan Sosial di Provinsi Kaltim.
Kerja sama ini juga harus dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, tak terkecuali Kabupaten Berau.
Di tingkat pusat, lanjutnya, bisa dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Yang jelas, orkestrasi atau kerja sama itu bisa dilakukan secara berjenjang," jelasnya.
Artinya, ada kesepahaman yang sama. Antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Misalnya, penanaman kembali bibit-bibit pohon endemik Kalimantan atau Kaltim.
Kegiatan bisa difokuskan pada lahan-lahan kritis dengan melibatkan pelajar SMP dan SMA hingga perguruan tinggi.
"Kita bersama-sama mengajarkan anak-anak menanam," jelasnya.
Melalui kerja bareng, Akmal meyakini program Perhutanan Sosial berkembang dan sukses di masa akan datang.
"Tanpa kita sadari, membawa bermanfaat bagi anak-anak di masa depan," bebernya.
Pengembangan program pelestarian lingkungan hidup dengan penanaman pohon bersama Dinas Pendidikan.
"Kita mengedukasi sejak dini para pelajar, bagaimana tentang pelestarian lingkungan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto menjelaskan kegiatan dipusatkan di Kabupaten Berau dengan harapan, Dinas Kehutanan kabupaten/kota dapat mencontoh pengembangan perhutanan sosial di Berau, termasuk pengelolaan program penurunan emisi karbon.
Kegiatan mengangkat tema percepatan penyusunan dokumen dan implementasi integrated area development (IAD) pada Areal Perhutanan Sosial dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
