Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) setempat untuk melakukan penelitian mendalam terkait efektivitas program pembangunan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan perubahan signifikan bagi "Benua Etam" pada tahun 2026.
“Riset harus dilakukan secara komprehensif guna mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud di Samarinda, Sabtu.
Untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil, Gubernur menyarankan agar Brida berkolaborasi dengan lembaga riset independen. Penelitian ini nantinya mencakup seluruh program di tiap Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang didanai APBD tidak hanya sekadar tuntas secara administratif, tetapi memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Serupiah pun uang APBD yang dikucurkan harus bermanfaat untuk rakyat,” tegas Gubernur yang akrab disapa Harum tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada integrasi dan efektivitas di lapangan.
Ia mengibaratkan perencanaan yang lemah sebagai fondasi yang rapuh. Sebaliknya, perencanaan yang matang akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Kaltim Menuju Generasi Emas.
“Bagaimana kita mau membangun generasi emas kalau fondasi 'besi tua, Perencanaan harus solid,” kritiknya.
Sebagai langkah konkret, pada tahun 2026 Pemprov Kaltim akan memprioritaskan program unggulan Gratispol dan Jospol. Kedua program ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
Selain fokus pada program, Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji dijadwalkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh pimpinan OPD pada Februari 2026. Evaluasi ini bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan mereka.
Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi catatan kinerja para pimpinan OPD, baik secara formal maupun non-formal.
"Kami akan melihat apakah penempatan jabatan saat ini sudah tepat atau belum. Kami akan evaluasi dan sesuaikan jika diperlukan," ungkapnya.
Gubernur menekankan bahwa penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi akan menghambat kinerja organisasi dan merugikan kualitas pelayanan publik.
"Prinsip kepemimpinan kami adalah the right man on the right job and the right place. Jika tidak cocok, hasilnya tidak akan maksimal,” jelas Gubernur.
Ke depan, Gubernur menargetkan kinerja Pemprov Kaltim menjadi lebih efektif, terukur, dan berbasis data guna memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
