Paser (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tahun 2023.
Bupati Paser Fahmi Fadli mengapresiasi raihan tersebut dan menilai itu merupakan kinerja semua unsur Pemkab Paser.
Hal tersebut katanya tidak terlepas dari sinergitas antara Sekretaris Daerah, Asisten, kepala Perangkat Daerah terkait, seperti Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Ini menjadi motivasi semoga bisa dipertahankan tahun berikutnya," kata Fahmi di Tanah Grogot, Sabtu.
Dikemukakannya Opini WTP yang diberikan BPK di Samarinda, Jumat (3/5/2024), merupakan bentuk komitmen Pemkab atas untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel.
Tata kelola keuangan yang akuntabel telah diterapkan Pemkab Paser mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
Dikatakan manfaat dari LHP BPK itu bukan ditentukan oleh besarnya temuan pemeriksaan, tetapi lebih kepada bagaimana tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan, sehingga apa yang dihasilkan oleh Tim Pemeriksa BPK di lapangan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk perbaikan.
iFahmi menyebut Opini WTP Tahun Anggaran 2023 ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan serta meningkatkan lagi apa yang menjadi tindak lanjut dari BPK.
Kepada perangkat daerah Bupati Fahmi berpesan agar dapat menindaklanjuti perbaikan yang direkomendasikan BPK Provinsi Kaltim paling lambat 60 hari.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran atas sinergitas dan kerja keras bersama, Paser bisa kembali meraih Opini WTP yang ke sebelas kalinya.
“Terima kasih kepada semua jajaran atas sinergitas dan kerja keras bersama, Paser bisa kembali meraih Opini WTP yang ke sebelas kalinya, ini sangat luar biasa,” ujar Fahmi.(Adv)
