Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) mampu mendongkrak pertumbuhan penukaran uang di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), seiring tingginya arus kedatangan warga sehingga permintaan uang baru Lebaran tahun ini diproyeksi naik sebesar 17,6 persen.
"Seiring masifnya pembangunan di IKN dan diikuti perpindahan penduduk ke Kaltim, maka pertumbuhan ekonomi Kaltim terus meningkat, sehingga permintaan uang baru lebaran tahun ini pun diperkirakan naik," kata Kepala Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Rabu.
Pada lebaran 2023 lalu uang baru yang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI) Kaltim senilai Rp4,19 triliun, namun pada lebaran tahun ini naik sebesar 17,6 persen atau menjadi Rp4,77 triliun.
Ia menyatakan bahwa magnet IKN cukup kuat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena berbagai pembangunan di IKN dan sejumlah proyek strategis nasional pun diarahkan ke Kaltim, sebagai bentuk dukungan atas kepindahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Selain banyaknya warga yang pindah ke Kaltim untuk membuka berbagai usaha, faktor lain yang menyebabkan kenaikan penukaran uang baru juga bersamaan dengan segera adanya pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara.
Seiring dengan kesiapan BI Kaltim menyiapkan uang baru berbagai pecahan yang sebesar Rp4,77 triliun tersebut, maka ia mengimbau semua warga yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim menukarkan uang baru di BI dan perbankan lain.
Total terdapat 343 kantor perbankan pada 10 kabupaten/kota di Kaltim yang siap melayani penukaran uang baru, terdiri atas 208 perbankan tersebar di tujuh kabupaten/kota hasil kerja sama dengan BI Kaltim dan 135 kantor perbankan di tiga kabupaten/kota hasil kerja sama dengan BI Kota Balikpapan.
Ia juga mengimbau warga tidak melakukan penukaran uang tidak resmi yang biasanya ada di tepi jalan atau di lokasi strategis lainnya, karena beberapa alasan seperti ada biaya tambahan yang bisa merugikan penukar dan dikhawatirkan disisipi uang palsu.
Ia juga mengimbau warga tidak melakukan penukaran uang tidak resmi yang biasanya ada di tepi jalan atau di lokasi strategis lainnya, karena beberapa alasan seperti ada biaya tambahan yang bisa merugikan penukar dan dikhawatirkan disisipi uang palsu.
"Untuk itu, saya harap pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja bisa menertibkan penjual uang baru yang biasanya muncul menjelang lebaran," kata Budi.
