Samarinda (ANTARA) -
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memperkuat jaminan kesehatan serta fasilitas kesehatan primer dan lanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin saat dihubungi di Samarinda, Jumat, mengungkapkan bahwa jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk tahun 2023 mencapai 1.775.740 orang.
"Rincian peserta terdiri dari PBI Jaminan Kesehatan (JK) sebanyak 741.007 orang dan PBI Pemerintah Daerah sebanyak 1.034.733 orang," sebut Jaya.
Dalam konteks Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihaknya telah melakukan serangkaian upaya signifikan.
Lanjutnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang meliputi Puskesmas, telah diperkuat dengan peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui anggaran APBD Kabupaten/Kota, proyek prioritas strategis, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi.
"Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) milik provinsi juga telah mengalami peningkatan," ungkap Jaya.
Dikemukakannya, pembangunan gedung rawat inap Pandurata RSUD AW Syahrani, gedung baru RSUD Aji M Sholehuddin II, dan RS Mata merupakan beberapa contoh upaya dalam memenuhi rasio jumlah tempat tidur.
Dia menjelaskan untuk mendukung sepuluh layanan prioritas seperti Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU), Tuberkulosis (TB), Penyakit Infeksi Emerging (PIE), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Jiwa, Diabetes Melitus (DM), dan Hati, telah dikembangkan kerjasama dengan RS Vertikal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Pembangunan pusat pelayanan jantung terpadu di RSUD AW Syahranie dan RSUD Kanudjoso, pelayanan Kanker di RSUD Kanudjoso, OK Hybrid di RSUD AW Syahranie, serta pelayanan Kedokteran Nuklir di RSUD AW Syahranie adalah langkah konkret dalam transformasi kesehatan primer dan rujukan sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses kesehatan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi penduduk miskin dan tidak mampu di Kaltim," tutur Jaya. (Adv/Dinkes Kaltim)
